Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 05 Mei 2026 | Polri dan Puspom TNI kini memperkuat sinergi dalam memerangi penyalahgunaan LPG serta bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Langkah strategis ini diumumkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Irhamni menegaskan bahwa penyalahgunaan subsidi LPG merupakan ancaman serius terhadap keadilan sosial dan kestabilan ekonomi nasional.
Menurut Irhamni, penindakan akan dilakukan dengan memanfaatkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Undang‑Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). “Kami akan menerapkan pasal Undang‑Undang Migas sekaligus Undang‑Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku‑pelaku kejahatan ini,” ujar Irhamni. Kebijakan ini menargetkan semua bentuk penggelapan, penyuntikan, dan perdagangan kembali LPG bersubsidi yang telah dimodifikasi menjadi tabung non‑subsidi.
Kasus terbaru yang berhasil diungkap Bareskrim Polri terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Laporan masyarakat yang masuk pada 15 April 2026 memicu penyelidikan intensif. Pada 28 April 2026, tim gabungan melakukan penggerebekan di sebuah gudang di Kecamatan Wonosari, Klaten. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta enam unit kendaraan operasional yang dipakai untuk distribusi ilegal.
Modus operandi pelaku melibatkan pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non‑subsidi berkapasitas 12 dan 50 kilogram. Setelah dipindahkan, tabung tersebut dijual kembali dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi, mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Dua tersangka utama, yang masing‑masing berinisial KA (40 tahun) sebagai penyuntik‑penimbang dan ARP (26 tahun) sebagai sopir pengangkut, kini berada di tahanan Bareskrim Polri.
Puspom TNI, melalui Kepala Pusat Operasi Militer (Puspom) TNI, Jenderal TNI Agus Setiawan, menyatakan dukungan penuh terhadap operasi ini. Setiawan menambahkan bahwa satuan tempur TNI, khususnya Kompi Logistik, siap memberikan bantuan logistik, intelijen, serta personel untuk mengamankan lokasi-lokasi rawan penyalahgunaan LPG di seluruh wilayah Indonesia. “Kerja sama ini bukan sekadar operasi taktis, melainkan langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan energi nasional,” ujar Setiawan.
Untuk memperkuat penegakan hukum, Bareskrim Polri telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus di tingkat Polda hingga Polres. Satgas ini dilengkapi dengan tim penyidik khusus, analis keuangan, serta ahli forensik migas. Tugas utama mereka meliputi identifikasi jaringan distribusi ilegal, pemetaan rute transportasi, dan penetapan titik-titik kritis tempat penyuntikan LPG subsidi.
Langkah lain yang diambil adalah peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan data pemakaian LPG subsidi, memantau anomali stok, serta mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Dalam jangka panjang, pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pelacakan berbasis blockchain untuk setiap tabung LPG subsidi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan transparansi penuh mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir. Dengan demikian, setiap pergerakan tabung LPG dapat diverifikasi secara real‑time, meminimalisir peluang manipulasi dan penyalahgunaan.
Secara keseluruhan, upaya bersama Polri, TNI, dan lembaga terkait menandai era baru dalam penindakan kejahatan ekonomi energi. Diharapkan, dengan pemberlakuan pasal TPPU yang tegas serta dukungan logistik militer, jaringan penyalahgunaan LPG dan BBM ilegal dapat terurai secara menyeluruh, mengembalikan manfaat subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.