Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 April 2026 | Presiden Indonesia melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengumumkan bahwa Indonesia telah memperoleh tambahan wilayah seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, hasil dari kesepakatan diplomasi damai dengan Malaysia. Pada saat yang sama, 4,9 hektare yang sebelumnya berada di wilayah Indonesia dipindahkan menjadi bagian Malaysia. Pengalihan wilayah ini menandai langkah penting dalam penegasan batas darat kedua negara setelah bertahun‑tahun ketidakjelasan.
Penyerahan wilayah tersebut dilakukan secara formal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 15 April 2026. Qodari menegaskan bahwa proses verifikasi lapangan telah selesai dan perubahan batas akan segera diratifikasi melalui perjanjian Border Crossing Agreement (BCA) antara Indonesia‑Malaysia serta Indonesia‑Timor Leste. “Teritorial kedaulatan Indonesia semakin kuat,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sementara pemerintah Indonesia menilai kesepakatan ini menguntungkan, pihak Malaysia memberikan respons yang berlawanan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, secara tegas menolak klaim bahwa 127,3 hektare wilayah Sebatik telah diserahkan kepada Indonesia. “Itu tidak betul. Siapa yang bilang diserahkan? Itu tidak betul,” ujar Hajiji kepada wartawan pada 16 April 2026. Ia menambahkan bahwa Malaysia justru memperoleh keuntungan dari hasil perundingan, meskipun tidak menjelaskan rincian lebih lanjut.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Azalina Othman Said, menyatakan bahwa isu ini berada di bawah kewenangan Jaksa Agung dan mengarahkan pertanyaan terkait klaim wilayah kepada Peguam Negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan final di tingkat Malaysia.
Sejarah Pulau Sebatik memang selalu menjadi titik sensitif dalam hubungan bilateral. Pulau ini terbagi antara Indonesia (bagian selatan) dan Malaysia (bagian utara) dengan luas total sekitar 452,2 kilometer persegi. Batas pulau ditetapkan oleh perjanjian kolonial antara Belanda dan Inggris pada akhir abad ke‑19, yang kemudian mengalami interpretasi berbeda oleh kedua negara. Konflik bersenjata pada era Konfrontasi Indonesia‑Malaysia (1963‑1966) pernah melibatkan Sebatik, namun berakhir damai setelah perubahan rezim politik di Indonesia.
Keberadaan dua mata uang—Rupiah dan Ringgit Malaysia—masih menjadi ciri khas kehidupan sehari‑hari warga perbatasan. Penduduk setempat menggunakan Ringgit untuk belanja harian karena kedekatan geografis dengan Malaysia, sementara Rupiah tetap menjadi alat pembayaran utama dalam transaksi resmi. Perubahan batas dapat memengaruhi dinamika ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan aliran barang lintas perbatasan.
Para pejabat daerah menilai pentingnya penanganan dampak sosial ekonomi. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, menyambut positif hasil kesepakatan namun menekankan perlunya pendataan, kompensasi, dan penataan kembali wilayah bagi masyarakat yang terdampak. “Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Berikut rangkuman perubahan wilayah Sebatik:
- Indonesia memperoleh tambahan 127,3 hektare yang sebelumnya berada di sisi Malaysia.
- Malaysia memperoleh tambahan 4,9 hektare yang sebelumnya berada di sisi Indonesia.
- Penyesuaian batas ini didasarkan pada hasil survei lapangan dan verifikasi bersama kedua negara.
- Proses ratifikasi perjanjian batas masih menunggu persetujuan legislatif di kedua negara.
Walaupun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penegasan batas akan meningkatkan kepastian hukum dan mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan, pernyataan Malaysia menunjukkan masih ada perbedaan interpretasi. Kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomatik dan hukum, mengingat pentingnya stabilitas kawasan bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Seiring dengan penegasan batas, pemerintah Indonesia berencana memperkuat fasilitas perbatasan, memperbaiki infrastruktur pelabuhan di Bambangan, Liang Bunyu, dan Sungai Nyamuk, serta meningkatkan layanan bagi warga lintas batas. Di sisi lain, Malaysia diperkirakan akan meninjau kembali kebijakan perdagangan lintas perbatasan serta menyesuaikan program sosial bagi penduduk di wilayah yang kini berada di bawah yurisdiksi baru.
Kesimpulannya, perubahan 127,3 hektare wilayah Sebatik menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan Indonesia‑Malaysia. Meskipun Indonesia mengklaim keberhasilan diplomasi damai, Malaysia tetap membantah fakta tersebut dan menyerahkan penanganan kepada otoritas hukum. Proses selanjutnya akan sangat tergantung pada kecepatan ratifikasi perjanjian bilateral serta upaya bersama dalam menenangkan kepentingan warga perbatasan.