Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 18 April 2026 | Demensia, yang sering disamakan dengan sekadar “pikun”, kini dipahami sebagai gangguan neurodegeneratif kompleks yang memengaruhi fungsi kognitif, memori, serta perilaku. Penelitian terbaru mengungkap bahwa faktor-faktor risiko seperti kebiasaan merokok tidak hanya merusak paru-paru, melainkan juga mempercepat kerusakan otak yang dapat berujung pada demensia. Di samping itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan penyakit kronis termasuk demensia sebagai kategori disabilitas memberikan implikasi penting bagi kebijakan kesehatan dan perlindungan sosial di Indonesia.
Rokok telah lama dikenali sebagai penyebab utama penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Namun, studi klinis terbaru menyoroti bahwa zat-zat kimia berbahaya dalam asap rokok, seperti nikotin dan tar, menembus sawar darah-otak, menyebabkan peradangan mikroglial dan stres oksidatif pada neuron. Proses ini mempercepat akumulasi protein beta‑amyloid dan tau, dua penanda patologis utama pada Alzheimer, bentuk demensia paling umum. Dampak tersebut bersifat kumulatif; perokok jangka panjang memiliki risiko dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi mengembangkan demensia dibandingkan non‑perokok.
Selain dampak biologis, kebiasaan merokok juga memperparah faktor risiko lain, misalnya hipertensi, diabetes, dan aterosklerosis, yang semuanya berkontribusi pada penurunan aliran darah ke otak. Penurunan suplai oksigen ini mengurangi kemampuan otak dalam melakukan reparasi seluler, mempercepat penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, upaya pencegahan demensia tidak dapat dipisahkan dari program penghentian merokok yang terintegrasi dalam layanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, keputusan MK yang baru saja disahkan menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak penderita penyakit kronis. Dengan mengkategorikan demensia sebagai disabilitas, pemerintah diwajibkan menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, termasuk pemeriksaan dini, terapi farmakologis, serta dukungan sosial bagi pasien dan keluarga. Keputusan ini juga membuka peluang bagi korban demensia untuk mengajukan klaim tunjangan disabilitas, pensiun, atau fasilitas lain yang sebelumnya sulit diperoleh.
Implikasi hukum ini menuntut perubahan kebijakan pada tingkat nasional dan daerah. Kementerian Kesehatan diperkirakan akan memperbaharui pedoman penanganan demensia, menambahkan prosedur skrining rutin pada kelompok usia 55 tahun ke atas, serta meningkatkan pelatihan tenaga medis dalam diagnosis dini. Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus menyesuaikan paket layanan untuk mencakup perawatan jangka panjang, rehabilitasi kognitif, dan bantuan perawatan di rumah.
Berbagai organisasi non‑pemerintah (LSM) juga mulai meluncurkan kampanye edukasi publik yang menekankan pentingnya gaya hidup sehat untuk mencegah demensia. Program-program tersebut menyoroti tiga pilar utama: berhenti merokok, pola makan seimbang kaya anti‑oksidan (seperti buah beri, kacang, dan sayuran hijau), serta aktivitas fisik teratur yang dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas aerobik ringan, misalnya jalan cepat 30 menit per hari, dapat meningkatkan produksi faktor neurotropik yang melindungi sel saraf.
Data statistik terbaru dari Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa lebih dari 1,5 juta orang Indonesia telah hidup dengan demensia, dengan angka kejadian diproyeksikan meningkat 30% dalam dekade berikutnya seiring penuaan populasi. Angka ini menimbulkan beban ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, mencakup biaya perawatan medis, kehilangan produktivitas, dan beban pada keluarga.
Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah berencana meluncurkan program “Brain Health Indonesia” yang menggabungkan riset akademik, layanan klinis, serta kebijakan publik. Program tersebut akan mendirikan pusat-pusat unggulan di beberapa provinsi untuk melakukan skrining massal, penelitian genetik, serta pengembangan terapi inovatif seperti imunoterapi anti‑beta‑amyloid.
Kesimpulannya, demensia bukan lagi sekadar kondisi penuaan yang tak terelakkan. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, terutama kebiasaan merokok, memberikan peluang signifikan untuk pencegahan. Di sisi lain, pengakuan hukum sebagai disabilitas memperkuat kerangka dukungan bagi penderita, menuntut sinergi antara kebijakan kesehatan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menurunkan angka kejadian, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi beban ekonomi yang semakin mengancam bangsa.