Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | JAKARTA, 25 April 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan alokasi dana sebesar Rp5,7 miliar untuk layanan video conference yang akan digunakan pada periode April hingga Desember 2026. Pengadaan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan ribuan pelaku di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
Menurut Dadan, tantangan utama program MBG bukan hanya pada distribusi makanan bergizi ke wilayah‑wilayah terdampak, melainkan pada kemampuan BGN memastikan setiap pelaksana menerima arahan teknis, standar operasional, serta evaluasi yang konsisten. Oleh karena itu, “video conference BGN” menjadi infrastruktur krusial yang memungkinkan pertukaran informasi secara serentak, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh puluhan ribu pengguna dalam satu sesi virtual.
Berikut adalah rangkuman utama dari sistem video conference yang akan dioperasikan:
- Kapasitas aktif: sekitar 5.000 pengguna terdaftar pada platform.
- Kemampuan menampung peserta per pertemuan: hingga 50.000 orang.
- Pengelolaan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN sebagai sistem enterprise terpusat.
- Penggunaan mencakup rapat koordinasi nasional, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi program, dan edukasi publik.
Penggunaan layanan ini akan merentang seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I) hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Dadan menekankan bahwa sinergi antara pusat dan daerah harus bersifat cepat, serentak, dan terdokumentasi, karena program MBG menuntut respons yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan gizi masyarakat.
Anggaran sebesar Rp5,7 miliar mencakup lisensi aplikasi, infrastruktur server, pelatihan sumber daya manusia, serta pemeliharaan tahunan. Setiap paket lisensi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp633 juta, namun Dadan membenarkan nilai tersebut dengan menyoroti manfaat jangka panjang berupa penghematan biaya perjalanan, peningkatan transparansi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program.
Beberapa contoh penerapan konkret yang telah direncanakan meliputi:
- Rapat koordinasi bulanan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan BGN untuk sinkronisasi kebijakan MBG.
- Sesi bimbingan teknis bagi petugas kesehatan di daerah tertinggal, memastikan standar penyajian makanan bergizi terpenuhi.
- Edukasi publik melalui webinar terbuka yang menargetkan orang tua, guru, dan komunitas lokal.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa investasi ini merupakan bagian dari “sistem kerja” BGN untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG secara nasional. “Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” ujarnya.
Pengadaan layanan video conference ini juga diharapkan dapat menekan potensi hoaks terkait program MBG, karena informasi yang disampaikan melalui saluran resmi dapat dipantau dan diverifikasi secara real time. Dengan kapasitas besar, BGN dapat menghubungkan puluhan ribu pelaksana sekaligus, memperkecil kesenjangan pengetahuan antar wilayah.
Secara keseluruhan, alokasi dana Rp5,7 miliar untuk video conference BGN mencerminkan komitmen pemerintah dalam memodernisasi manajemen program gizi, menyesuaikan dengan era digital, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dadan Hindayana menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sistem ini akan mempercepat pencapaian target penurunan stunting dan gizi buruk di Indonesia.