Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 01 Mei 2026 | Pemerintah mengalokasikan Anggaran Rp4 Triliun melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta sebidang di seluruh Indonesia. Dana ini ditargetkan selesai dalam enam bulan, dengan prioritas utama pada pemasangan palang pintu otomatis yang dianggap dapat meningkatkan keamanan secara signifikan.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa angka tersebut memang mencukupi bila tujuan penggunaan terbatas pada modernisasi alat pengaman. “Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis, anggaran Rp4 Triliun cukup. Tapi kalau untuk membangun perlintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass, tentu tidak cukup,” ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/4/2026).
Sudjatmiko menambahkan bahwa masalah perlintasan tidak hanya soal teknologi, melainkan juga koordinasi antar lembaga. Ia menyerukan pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR untuk menetapkan tanggung jawab masing‑masing, mengingat sebagian infrastruktur berada di bawah kendali daerah.
Berikut beberapa poin utama yang disorot dalam pernyataan Sudjatmiko:
- Anggaran Rp4 Triliun dialokasikan khusus untuk palang pintu otomatis dan pos penjagaan.
- Pembangunan flyover atau underpass memerlukan sumber dana tambahan di luar alokasi tersebut.
- Prioritas jangka pendek: pemasangan palang otomatis dan penempatan petugas keamanan.
- Prioritas jangka panjang: transformasi perlintasan berisiko tinggi menjadi tidak sebidang melalui flyover atau underpass, khususnya pada jalur nasional dengan frekuensi kereta tinggi.
- Perlu sinergi antara kementerian pusat dan pemerintah daerah serta keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam pelaksanaan.
Selain fokus pada perlintasan, Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya kelanjutan proyek Double‑Double Track (DDT) hingga Cikarang. Saat ini, DDT baru mencapai Stasiun Bekasi, sedangkan jalur antara Bekasi dan Cikarang masih berbagi lintasan antara KRL dan kereta jarak jauh. Ia mengingatkan bahwa pemisahan jalur melalui DDT akan mengurangi risiko tabrakan serta meningkatkan kapasitas layanan kereta.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 yang menewaskan 15 orang. Dalam kunjungan ke korban, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti keselamatan perlintasan, termasuk pembangunan flyover di titik‑titik rawan kecelakaan.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan Kementerian PUPR pada awal sidang tanggal 13 Mei 2026 untuk membahas prioritas pembangunan flyover. Sudjatmiko menegaskan bahwa tanah untuk flyover di Bulak Kapal, Bekasi, telah dibebaskan oleh pemerintah daerah dan siap lelang tahun ini. Namun, ia tetap menekankan bahwa anggaran Rp4 Triliun tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak sebidang secara nasional.
Berikut rangkuman kronologis kebijakan terkait:
| Tanggal | Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur | 15 korban meninggal, 30+ luka-luka |
| 30/04/2026 | Pengumuman Anggaran Rp4 Triliun | Fokus pada palang otomatis, flyover masih butuh dana tambahan |
| 13/05/2026 | Rapat Komisi V DPR | Pembahasan MoU antar kementerian dan prioritas flyover |
Secara keseluruhan, Anggaran Rp4 Triliun menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi kecelakaan di perlintasan kereta. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dana tersebut belum memadai untuk mengatasi semua tantangan, terutama pada pembangunan flyover yang memerlukan investasi signifikan serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menemukan solusi pembiayaan tambahan dan mekanisme kerja sama yang efektif demi tercapainya jaringan perlintasan yang sepenuhnya aman dan tidak sebidang.