Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 28 Juli 2026 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berkomitmen untuk mengawal pertumbuhan ekonomi yang melesat, mendigitalisasi layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini diperkuat dengan kerja sama strategis antara Pemprov Malut dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai mitra utama dalam mendukung pembangunan daerah.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyerahkan bantuan program pembangunan rumah layak huni secara simbolis kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Maluku Utara. Bantuan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BTN kepada masyarakat di Maluku Utara.
Maluku Utara memiliki potensi luar biasa melalui hilirisasi industri, pertambangan, perikanan, hingga pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 19,64 persen secara tahunan, berada jauh di atas rata-rata nasional.
BTN hadir bukan sekadar sebagai institusi penyimpanan dana, melainkan sebagai mitra pembangunan yang siap membantu digitalisasi keuangan pemerintah, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Dalam upaya mengatasi kesulitan fiskal, Pemprov Maluku Utara melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 10 persen mulai Juli hingga Desember 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tidak mengambil langkah drastis seperti menerapkan PHK kepada mereka. Pemerintah pusat terus memetakan daerah-daerah yang kesulitan membayar gaji pegawainya dan menyiapkan skema tambahan dana melalui TKD untuk 39 daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan.
Dalam menghadapi kesulitan fiskal, Pemprov Maluku Utara membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp263 miliar agar TPP seluruh ASN dapat terus dibayarkan sampai Desember 2026. Pemerintah daerah juga harus menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp709 miliar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya ini, BTN berperan penting sebagai mitra strategis utama Pemprov Maluku Utara dalam mengawal pertumbuhan ekonomi.
Komitmen Pemprov Maluku Utara dan BTN untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, diharapkan Maluku Utara dapat terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.