Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menonjolkan agenda reformasi politik dengan mengusulkan agar calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), bahkan calon kepala daerah wajib berasal dari kader partai. Usulan ini disampaikan oleh Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, pada Sabtu 25 April 2026. Menurutnya, kaderisasi partai dapat menghasilkan pemimpin berkualitas yang rekam jejaknya dapat dipantau secara transparan oleh partai pengusung.
Aminudin menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan mengurangi peluang korupsi di level tertinggi. Ia mengidentifikasi empat masalah mendasar dalam tata kelola partai politik saat ini, antara lain belum adanya roadmap pendidikan politik, standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, sistem pelaporan keuangan partai yang belum jelas, serta lemahnya lembaga pengawasan dalam Undang‑Undang Partai Politik.
Berangkat dari temuan tersebut, KPK merumuskan 16 rekomendasi strategis. Beberapa poin penting antara lain:
- Revisi Pasal 29 UU No. 2/2011 tentang Partai Politik untuk mewajibkan capres, cawapres, dan kepala daerah berasal dari kader partai.
- Peningkatan standar kaderisasi dengan kurikulum pendidikan politik terstruktur.
- Penerapan batas minimal masa keanggotaan sebelum seseorang dapat diusung dalam pemilihan.
- Penguatan sistem pelaporan keuangan partai secara real‑time dan transparan.
Usulan ini menimbulkan pro‑kontra di kalangan politikus dan partai. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid alias Cak Udin, menyambut positif usulan tersebut. “Soal capres dan cawapres harus kader partai, itu pikiran menarik dan akan memperkuat posisi partai,” ujarnya di Jakarta pada 24 April 2026. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat memacu perbaikan sistem kaderisasi dan pendidikan politik kader, sekaligus memperkokoh peran partai dalam demokrasi.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menegaskan bahwa setiap partai tentu ingin mengusung kader terbaiknya dalam kontestasi nasional. Ia menyoroti ambisi PKB pada Pemilu 2029 untuk mengangkat Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau wakil presiden, yang tentunya memerlukan proses kaderisasi yang optimal.
Di sisi lain, Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan respons yang lebih pragmatis. Ia mengakui bahwa mengusung kader internal merupakan pilihan ideal, namun partai tetap harus terbuka bagi figur luar partai yang memiliki kapasitas memimpin bangsa. “Jika ternyata orang terbaik ada di luar partai, tentu partai harus membuka diri,” katanya pada 24 April 2026. Sarmuji memperingatkan risiko kompleksitas pemilu jika setiap partai hanya mencalonkan satu pasangan, mengingat ada delapan partai di parlemen yang dapat menghasilkan delapan pasangan capres‑cawapres.
Edi Kholki Zaelani, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor dan anggota PKB, juga memberikan dukungan. Ia menilai bahwa calon dari kader partai akan memperkuat kelembagaan partai serta menghasilkan proses pembinaan yang terstruktur dari tingkat bawah hingga pusat. Menurutnya, hal ini akan memberikan efek elektoral signifikan bagi partai yang berhasil mengimplementasikan sistem kaderisasi yang dinamis.
Reaksi lain datang dari kalangan akademisi dan pengamat politik yang menilai usulan KPK sebagai upaya menutup celah korupsi dalam pendanaan kampanye. Mereka mencatat bahwa selama ini biaya politik masih tinggi, dan tanpa mekanisme kaderisasi yang ketat, partai rentan menjadi ajang pencucian uang dan penyalahgunaan dana.
Namun, kritik tetap ada. Beberapa pihak menganggap bahwa mewajibkan calon dari kader partai dapat mengurangi ruang demokrasi terbuka, terutama bagi calon independen atau tokoh masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai. Mereka khawatir bahwa regulasi ini dapat mempersempit pilihan pemilih dan menumbuhkan politik patronase internal partai.
Meski begitu, KPK menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bersifat strategis dan tidak bersifat mengikat secara mutlak. Tujuannya adalah mendorong perbaikan tata kelola partai politik, bukan menutup peluang bagi calon non‑kader yang memiliki kompetensi tinggi.
Secara keseluruhan, usulan KPK untuk menjadikan kader partai sebagai syarat utama pencalonan presiden dan wakil presiden menandai langkah signifikan dalam upaya reformasi politik Indonesia. Reaksi positif dari PKB dan dukungan pragmatis dari Golkar menunjukkan bahwa mayoritas partai besar menilai kebijakan ini dapat memperkuat institusi partai sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemimpin. Di sisi lain, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan prinsip demokrasi terbuka dengan kebutuhan akan integritas dan transparansi. Pemerintah, KPK, dan partai politik diharapkan dapat melanjutkan dialog konstruktif untuk menyempurnakan rancangan regulasi ini demi masa depan politik yang lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.