Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 April 2026 | Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai alternatif bahan baku plastik nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, ia menyampaikan bahwa pasokan CPO domestik melimpah, dengan ekspor yang diproyeksikan mencapai 32 juta ton pada 2025. Menurutnya, sebagian dari volume ekspor tersebut dapat dialihkan untuk produksi substitusi nafta, tanpa mengganggu kebutuhan pangan atau menimbulkan konflik lahan pertanian.
Amran menekankan bahwa alokasi CPO untuk industri petrokimia akan difokuskan pada lahan marginal yang tidak produktif, menghindari konversi hutan atau lahan pangan. “Kita prioritaskan tanah yang gundul, bukan hutan yang masih terjaga,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian bahan baku plastik, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor kelapa sawit melalui diversifikasi produk.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam pertemuan dengan pelaku industri hulu‑hilir plastik, menyoroti pentingnya stabilitas pasokan bahan baku di tengah gejolak geopolitik, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang mengancam aliran impor naphtha. Ia mencatat bahwa stok plastik dalam negeri masih mencukupi, namun pemerintah tetap memantau situasi global untuk mengantisipasi lonjakan biaya logistik dan keterlambatan pengiriman yang dapat mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan rata‑rata 15 hari sebelumnya.
Menperin menambahkan bahwa substitusi naphtha dengan CPO, LPG, atau kondensat menjadi bagian strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk CPO, meski tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” kata Agus. Pemerintah juga mendorong penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif, sejalan dengan upaya diversifikasi yang telah diusulkan sebelumnya oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Di sisi lain, Menteri Pertanian mengingatkan industri plastik untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan. “Jangan lah naikkan harga plastik, boleh naik sedikit, tapi jangan naik banyak banget,” tegas Amran dalam pernyataan di kantornya pada 15 April 2026. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga kemasan dapat memicu inflasi pangan, terutama minyak goreng, yang masih menjadi komoditas strategis. Pemerintah siap menindak praktik kenaikan harga yang tidak wajar, termasuk melakukan audit terhadap produsen atau distributor yang diduga melakukan manipulasi harga.
- Pasokan CPO domestik diperkirakan 32 juta ton pada 2025.
- Pengalihan sebagian ekspor CPO untuk produksi plastik tidak mengganggu sektor pangan.
- Penggunaan lahan marginal, bukan hutan, menjadi prioritas ekspansi sawit.
- Industri diimbau menahan kenaikan harga plastik demi stabilitas pangan.
- Pemerintah memantau risiko geopolitik yang dapat memengaruhi pasokan naphtha.
Kesimpulannya, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian menunjukkan arah kebijakan yang terintegrasi: memanfaatkan kelimpahan CPO sebagai bahan baku plastik, mengurangi ketergantungan pada impor naphtha, serta menjaga kestabilan harga bagi konsumen. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat industri petrokimia nasional, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat melalui kontrol harga pangan yang lebih efektif.