Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 06 Mei 2026 | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu mengumumkan vonis berat terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Tok) bersama dua direktur perusahaan yang terlibat dalam skandal procurement Chromebook. Kedua direktur dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang, sementara Tok dijatuhi hukuman penjara yang lebih lama serta denda yang signifikan.
Kasus Chromebook bermula pada tahun 2021 ketika pemerintah menyiapkan anggaran belanja teknologi untuk mendukung proses pembelajaran daring di sekolah-sekolah. Proses pengadaan dipercepat, namun kemudian terungkap adanya indikasi manipulasi harga dan pemberian kontrak kepada perusahaan tertentu yang dipimpin oleh dua direktur yang kini dijatuhi hukuman. Tok, yang pada saat itu menjabat sebagai koordinator, diduga memberikan arahan yang mempercepat proses tanpa melalui mekanisme transparansi yang seharusnya.
Selama persidangan, jaksa menyoroti serangkaian bukti berupa rekaman percakapan, dokumen internal, serta audit independen yang menunjukkan adanya praktik mark-up harga hingga 300 persen dari nilai pasar. Kedua direktur terbukti menerima komisi gelap dari pemasok luar negeri, sementara Tok dinyatakan memberikan persetujuan tertulis yang melanggar prosedur pengadaan publik. Terdakwa juga didakwa melakukan pemalsuan dokumen resmi untuk menutupi jejak keuangan yang tidak sah.
Vonis yang dijatuhkan mencakup hukuman penjara 8 tahun bagi Tok, serta masing‑masing 5 tahun penjara bagi dua direktur. Selain itu, masing‑masing harus membayar denda sebesar Rp 5 miliar dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 45 miliar. Semua aset yang terbukti terkait dengan kasus ini akan disita dan dijual untuk mengembalikan dana publik.
Reaksi publik terhadap putusan ini beragam. Tok melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dan berencana mengajukan banding, menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas koordinasi tanpa terlibat dalam praktik korupsi. Sebaliknya, sejumlah aktivis anti‑korupsi menyambut keputusan ini sebagai contoh tegas bahwa penyalahgunaan jabatan tidak akan dibiarkan.
Pakar hukum pidana menilai bahwa kasus ini telah melampaui ranah administratif menjadi ranah pidana yang serius. Menurut mereka, keputusan pengadilan menegaskan pentingnya pemisahan fungsi administratif dan keputusan strategis dalam pengadaan barang publik, serta menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi pidana berat.
Dampak vonis ini dirasakan luas di sektor teknologi pendidikan. Pemerintah berjanji akan melakukan reformasi menyeluruh pada mekanisme pengadaan, termasuk penerapan sistem e‑procurement yang lebih transparan dan pengawasan independen. Selain itu, lembaga anti‑korupsi berencana memperketat regulasi bagi pejabat publik yang terlibat dalam kontrak teknologi tinggi.
Secara keseluruhan, putusan ini menandai titik balik dalam penegakan hukum terkait skandal korupsi di bidang teknologi. Diharapkan bahwa pelajaran yang diambil akan memperkuat akuntabilitas pejabat publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada proses pengadaan negara.