Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 18 April 2026 | Bandung, 17 April 2026 – Direktur Utama Rumah Sakit Haji Salim (RSHS) Bandung, Dr. Hendra Prasetyo, mengonfirmasi adanya insiden nyaris tertukarnya seorang bayi di unit perawatan intensif neonatal (NICU) pada akhir pekan lalu. Pengakuan ini muncul setelah sejumlah laporan media dan warga mengangkat kasus tersebut, memicu tekanan publik dan somasi hukum yang belum ditanggapi secara terbuka oleh pihak rumah sakit.
Menurut keterangan Dr. Hendra dalam wawancara eksklusif, insiden terjadi pada Senin, 12 April 2026, ketika dua keluarga yang sama-sama melahirkan secara caesar di RSHS mengirimkan bayi mereka ke NICU. Kesalahan administrasi pada sistem identifikasi bayi, yang mengandalkan label nama dan nomor rekam medis, menyebabkan hampir terjadinya pertukaran antara bayi A (lahir 2.500 gram) dan bayi B (lahir 3.200 gram).
“Kami menemukan kesalahan ketika salah satu orang tua memperhatikan perbedaan berat badan bayi yang mereka terima. Segera kami lakukan verifikasi silang menggunakan data rekam medis, foto, dan sidik jari kecil bayi. Untungnya, pertukaran belum terjadi karena petugas kami segera menyadari anomali tersebut,” ujar Dr. Hendra.
Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, mengingat RSHS merupakan salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Barat dengan lebih dari 1.200 tempat tidur dan ribuan pasien setiap bulannya. Keluarga bayi yang sempat terancam tertukar mengajukan laporan polisi pada hari yang sama, menuntut penyelidikan serta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap lalai.
Sejak itu, tim hukum rumah sakit menerima somasi yang menuntut ganti rugi dan perbaikan prosedur keamanan. Namun, hingga saat artikel ini ditulis, RSHS belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi somasi tersebut. Dr. Hendra menjelaskan, “Kami sedang menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan akan memberikan respons resmi dalam waktu yang tepat, namun kami tidak dapat membahas detail proses hukum yang sedang berjalan.”
Berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, menilai insiden ini sebagai peringatan penting bagi seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan sistem identifikasi pasien, terutama pada unit neonatal yang sangat sensitif. Menteri Kesehatan, Dr. Siti Nurhayati, dalam konferensi pers pada Rabu, 19 April, menekankan pentingnya penggunaan teknologi biometrik seperti pemindaian wajah dan barcode ganda untuk mencegah kesalahan serupa.
Menanggapi hal tersebut, RSHS berjanji akan mengimplementasikan sistem identifikasi baru dalam enam bulan ke depan, mencakup penggunaan gelang RFID yang terhubung langsung ke sistem rekam medis elektronik. Selain itu, rumah sakit akan menambah pelatihan bagi seluruh tenaga medis tentang prosedur verifikasi ganda sebelum penyerahan bayi kepada orang tua.
Pengakuan Dr. Hendra juga menyingkap adanya audit internal yang telah dilakukan sejak insiden tersebut. Audit menemukan bahwa kesalahan administratif berasal dari human error pada proses pencatatan data di ruang registrasi, di mana dua nomor rekam medis hampir tertukar karena penulisan yang mirip. Rumah sakit kini menambah jumlah staf di bagian registrasi dan memperketat prosedur double-check sebelum data diinput ke sistem.
Para ahli keamanan pasien menilai langkah-langkah korektif tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun menekankan perlunya monitoring berkelanjutan dan audit eksternal secara berkala. “Sistem identifikasi harus berlapis, bukan hanya mengandalkan satu titik kontrol,” ujar Dr. Rini Widodo, pakar manajemen risiko rumah sakit.
Kasus nyaris tertukarnya bayi di RSHS Bandung menjadi sorotan publik tidak hanya karena potensi dampak medis, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas institusi kesehatan. Masyarakat menuntut agar rumah sakit tidak hanya memperbaiki prosedur, tetapi juga memberikan kompensasi moral kepada keluarga yang terdampak serta memastikan tidak ada kasus serupa di masa depan.
Dengan meningkatnya tekanan media dan masyarakat, diharapkan RSHS Bandung dapat menyelesaikan proses hukum secara adil, serta menegakkan standar keselamatan pasien yang lebih tinggi. Upaya preventif ini tidak hanya penting untuk melindungi nyawa bayi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.