Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan dua pernyataan penting yang menyoroti kebijakan energi dan hubungan politik antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta Presiden Prabowo Subianto. Pada Sabtu (11/4/2026), Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiharto menolak saran JK untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah menghemat anggaran, sementara Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyerukan agar JK menyampaikan kritiknya secara langsung kepada Presiden di Istana.
Menurut Bima Arya, usulan JK untuk mencabut subsidi BBM dianggap “terburu‑buru” dan tidak sesuai dengan data terkini. Ia menegaskan bahwa ketersediaan BBM di Indonesia masih memadai, dan ketergantungan pada impor BBM mentah melalui Selat Hormuz hanya mencapai sekitar 20 persen, tingkat yang tergolong moderat. Pemerintah, kata Bima, sedang menyiapkan alternatif jalur pasokan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Data fiskal yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Pemerintah menunjukkan kondisi keuangan negara tetap stabil dan terkendali. Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM menyampaikan bahwa defisit APBN tidak mengharuskan pencabutan subsidi energi secara drastis. Bima menambahkan bahwa kebijakan pencabutan subsidi dapat menambah beban ekonomi rakyat, memicu efek domino seperti inflasi dan penurunan daya beli.
- Ketersediaan BBM masih mencukupi di wilayah domestik.
- Impor BBM mentah hanya 20% dari total kebutuhan.
- Fiskal negara menunjukkan stabilitas dan kontrol yang baik.
- Pencabutan subsidi dipandang berisiko meningkatkan beban rakyat.
Selain Bima, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara JK dan Presiden Prabowo. Saleh mengkritik cara JK menyampaikan kritik lewat media sosial, menyarankan agar masukan disampaikan langsung di Istana agar lebih mudah ditindaklanjuti. Ia mencontohkan kebijakan terbuka Prabowo yang rutin mengundang tokoh publik, termasuk birokrat, akademisi, dan aktivis, untuk berdiskusi secara transparan.
Saleh mengingatkan bahwa Prabowo telah membuka Presidential Lounge untuk pertemuan dengan JK pada 4 Februari 2025, menunjukkan sikap kerendahan hati dalam mengakomodasi masukan dari berbagai elemen. Menurutnya, pertemuan langsung akan mempercepat proses penetapan kebijakan energi yang berimbang antara kebutuhan fiskal dan kepentingan rakyat.
Situasi ini mencerminkan dinamika politik internal koalisi pemerintah, di mana partai-partai pendukung harus menyeimbangkan antara agenda reformasi ekonomi dan tekanan sosial. Kritik JK terhadap subsidi BBM muncul bersamaan dengan peningkatan harga minyak dunia, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi inflasi. Namun, PAN berpendapat bahwa solusi harus berbasis data dan mengedepankan kesejahteraan publik, bukan sekadar penyesuaian harga jangka pendek.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan PAN juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dan partai dalam menentukan kebijakan energi nasional. Dengan mengajak JK untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada Prabowo, PAN berharap tercipta sinergi yang lebih efektif, menghindari spekulasi publik, dan menjaga stabilitas politik serta ekonomi.
Kesimpulannya, PAN menolak saran kenaikan harga BBM yang dianggap tidak berdasar data, sekaligus mendorong dialog langsung antara JK dan Presiden Prabowo. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan energi yang lebih terukur, mengurangi beban rakyat, dan memperkuat konsistensi fiskal negara di tengah tantangan global.