Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 April 2026 | Proyek jalan tol Gedebage‑Tasikmalaya‑Cilacap (Getaci) yang seharusnya menjadi jalur terpanjang di Indonesia masih terpuruk dalam evaluasi ulang pada April 2026. Panjang total 206,65 km, proyek ini masuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2020, namun belum menemukan investor yang bersedia menanggung risiko investasi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyeksi lalu lintas yang dianggap tidak menguntungkan menjadi faktor utama menurunnya minat investor.
“Jika traffic tidak cukup menjanjikan, biasanya minat investor menurun,” ujar Dody dalam pertemuan di kantor Kementerian PU pada 10 April 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah biasanya memberikan bantuan konstruksi atau “chip‑in” untuk meningkatkan daya tarik proyek, namun keterbatasan anggaran membuat opsi tersebut tak dapat diterapkan pada Tol Getaci. Akibatnya, alokasi dana dialihkan ke proyek yang dianggap lebih mendesak, seperti percepatan pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Jawa Barat, yang diproyeksikan selesai antara 2027‑2028 untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Bogor, Karawang, dan Bekasi.
Selain Getaci, proyek tol lain seperti Tol Gilimanuk‑Mengwi di Bali juga mengalami penundaan. Awalnya dijadwalkan selesai pada 2027, kini pemasangan konstruksi mundur setahun karena kendala pembiayaan dan belum ada investor yang bersedia menggarap lelang. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Rachman Arief Dienaputra, menyatakan bahwa pemerintah masih menyiapkan dokumen dan skema pembiayaan sebelum kembali melelang proyek‑proyek strategis tersebut.
Di sisi lain, kebijakan tol di negara tetangga memberikan perspektif berbeda. Malaysia memperbolehkan sepeda motor melintas di jalan tol tanpa dikenakan tarif, bahkan tanpa batasan kapasitas mesin (cc). Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) mengatur hal ini berdasarkan Federal Roads (Private Management) Act 1984. Motoris dapat menggunakan lajur utama atau jalur khusus yang disediakan di beberapa ruas, terutama di kawasan Lembah Klang, untuk meningkatkan keselamatan dengan memisahkan arus kendaraan.
Perbandingan ini menyoroti perbedaan pendekatan regulasi dan infrastruktur antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, penggunaan sepeda motor di tol masih sangat terbatas, hanya diizinkan pada ruas tertentu yang memiliki jalur terpisah, seperti Tol Bali Mandara. Kebijakan ketat ini dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan, kecepatan rata‑rata kendaraan, serta model bisnis tol yang mengandalkan tarif kendaraan bermotor berat.
Berbagai tantangan yang dihadapi proyek tol Indonesia dapat dirangkum dalam tabel berikut:
| Faktor | Pengaruh |
|---|---|
| Proyeksi Lalu Lintas | Menurunkan ekspektasi pendapatan, mengurangi minat investor. |
| Keterbatasan Anggaran Pemerintah | Tidak dapat memberikan “chip‑in” atau subsidi konstruksi. |
| Prioritas Proyek Lain | Pergeseran dana ke bendungan untuk mitigasi banjir. |
| Regulasi dan Kebijakan | Ketatnya aturan penggunaan kendaraan roda dua di tol. |
Solusi yang diusulkan meliputi revisi proyeksi trafik dengan memasukkan faktor pertumbuhan ekonomi regional, skema pembiayaan publik‑swasta (PPP) yang lebih fleksibel, serta penambahan jalur khusus bagi kendaraan ringan untuk meningkatkan utilitas jalan tol. Sementara itu, kebijakan bebas tarif motor di Malaysia menjadi contoh potensial bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali model pendapatan tol, terutama di wilayah dengan kepadatan kendaraan roda dua tinggi.
Secara keseluruhan, keberlangsungan proyek infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, investor, dan kebijakan regulasi yang adaptif. Jika tantangan trafik dan pembiayaan tidak diatasi, proyek strategis seperti Tol Getaci dan Gilimanuk‑Mengwi berisiko tetap berada dalam limbo, sementara kebutuhan mendesak seperti mitigasi banjir tetap menjadi prioritas nasional.