Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan keterbukaannya setelah tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor kementeriannya pada Kamis, 9 April 2026. Dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Kementerian PU, Dody menyatakan bahwa ia tidak menanyakan alasan kedatangan penyidik asalkan mereka membawa surat tugas resmi, serta menegaskan kepercayaan kepada sesama abdi negara.
“Saya tidak nanya, mereka datang membawa surat tugas, ya sudah saya percaya, sesama abdi negara saya percaya,” ujar Dody dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa sikap terbuka tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung upaya pembersihan dari tindakan korupsi. Menteri PU menegaskan bahwa bila penyidik merasa perlu memeriksa ruangannya, ia siap memberikan akses penuh tanpa menghalangi proses hukum.
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik khusus Kejaksaan Tinggi DKI berlangsung selama kurang lebih enam jam di gedung Kementerian PU, Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Tim menyisir beberapa ruangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Cipta Karya, termasuk ruang kerja dirjen masing‑masing direktorat. Dalam proses tersebut, sejumlah dokumen terkait anggaran tahun 2023‑2024 dan perangkat elektronik disita sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Dody Hanggodo juga menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan kepala sekuriti kementerian untuk mengawal penyidik bila mereka memasuki ruangan-ruangan tertentu. “Even ruangan saya, monggo, saya sudah sampaikan kepada kepala sekuriti saya kalau mau ke ruangan saya monggo. Kalau memang mau mengambil barang di ruangan saya monggo, cuma dicatat. Jadi saya kasih keleluasaan,” tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen menteri untuk tidak menghalangi proses hukum sekaligus melindungi aset negara yang berada di bawah pengawasannya.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari gelombang anti‑korupsi yang digalakkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur yang melibatkan nilai proyek sangat besar. Penggeledahan ini menjadi salah satu contoh nyata penerapan kebijakan tersebut, sekaligus memberi sinyal kepada publik bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang menghalangi penyelidikan.
Reaksi masyarakat dan pengamat politik beragam. Sebagian menilai sikap Dody yang terbuka sebagai contoh kepemimpinan yang bersih dan profesional, sementara yang lain menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap semua tingkat birokrasi. Namun, mayoritas setuju bahwa kejelasan proses dan keterbukaan akses bagi penegak hukum dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dengan menegaskan bahwa tidak ada yang disembunyikan, Menteri PU Dody Hanggodo berharap proses penyidikan dapat berjalan lancar dan menghasilkan temuan yang objektif. Ia menutup konferensi pers dengan harapan agar hasil investigasi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor publik, sekaligus menegaskan komitmen pribadi dan kementerian untuk senantiasa mendukung penegakan hukum tanpa gangguan.