Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 April 2026 | Bandung, 16 April 2026 – Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dr. Rachim Dinata Marsidi, SpB, memberikan penjelasan resmi terkait insiden bayi nyaris tertukar yang terjadi pada 8 April 2026. Insiden tersebut melibatkan bayi milik Nina Saleha, yang hampir diserahkan kepada orang lain oleh seorang perawat di ruang Neonatal High Care Unit (NHCU) rumah sakit. Rachim menegaskan bahwa kasus tersebut telah selesai secara kekeluargaan dan tidak ada tuduhan praktik ilegal yang terbukti.
Menurut pernyataan yang disampaikan pada Kamis, 16 April 2026, bayi Nina pertama kali dirawat di RSHS setelah mengalami gejala kuning pada 5 April 2026. Penanganan medis dilakukan secara intensif di unit perawatan intensif neonatal (NICU) selama tiga hari. Pada tanggal 8 April 2026, kondisi bayi menunjukkan perbaikan yang signifikan, sehingga tim medis merekomendasikan proses pemulangan.
Proses pemulangan dijadwalkan bersama bayi lain yang juga akan pulang pada hari yang sama. Rachim menjelaskan bahwa akses ke ruangan NICU sangat terbatas dan prosedur identifikasi ulang dilakukan sebelum penyerahan bayi kepada orang tua. Namun, terjadi kesalahan administratif di mana perawat secara tidak sengaja menyiapkan bayi Nina bersama bayi lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara staf dan orang tua, sehingga bayi Nina hampir diberikan kepada orang yang bukan keluarganya.
Setelah insiden tersebut, rumah sakit segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan mengklarifikasi kejadian. Tim tersebut menghubungi Nina Saleha pada 9 April 2026, melakukan edukasi ulang, dan mengidentifikasi kembali data bayi yang akan dipulangkan. Pada pertemuan tersebut, Nina menyampaikan terima kasih atas penjelasan tim RSHS dan tidak mengajukan tuntutan lebih lanjut. Perawat yang terlibat juga telah meminta maaf secara terbuka kepada keluarga Nina.
Rachim menegaskan bahwa tidak ada surat somasi yang ditanggapi secara publik, melainkan penanganan dilakukan melalui dialog kekeluargaan. Ia menambahkan, “Kami menyambut baik segala keluhan, masukan, dan harapan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi layanan kami. Kasus ini telah kami selesaikan secara kekeluargaan, dan tidak ada bukti praktik ilegal yang muncul.”
Insiden ini memicu perbincangan luas di media sosial, terutama setelah video dan keluhan muncul di platform TikTok pada tanggal 8 April 2026. Banyak netizen menyoroti keamanan prosedur identifikasi bayi di rumah sakit, menuntut peningkatan standar operasional. Beberapa komentar juga mengangkat dugaan kasus serupa yang pernah terjadi di RSHS, meski belum ada bukti konkret.
Para ahli kesehatan anak menilai bahwa prosedur penandaan bayi, seperti penggunaan gelang identitas yang tidak dapat dilepas, merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya tertukar. Mereka menyarankan rumah sakit untuk menerapkan sistem dua faktor, misalnya kombinasi gelang dengan barcode yang terhubung ke database elektronik, serta pelatihan rutin bagi staf perawatan neonatus.
Sejumlah organisasi konsumen menuntut audit independen terhadap sistem keamanan RSHS. Namun, pihak rumah sakit menolak permintaan audit eksternal, menyatakan bahwa audit internal telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan tidak ada pelanggaran prosedur yang signifikan.
Kasus ini juga menimbulkan dampak psikologis bagi Nina Saleha, yang mengaku mengalami stres berat, kesulitan tidur, dan kehilangan nafsu makan setelah kejadian. Ia menyatakan bahwa dukungan keluarga dan bantuan psikologis dari rumah sakit sangat membantu proses pemulihannya.
Secara keseluruhan, RSHS berkomitmen untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas layanan. Direksi rumah sakit berjanji akan meninjau kembali SOP (Standard Operating Procedure) penyerahan bayi, meningkatkan pelatihan staf, serta memperketat kontrol akses ke unit perawatan neonatal. Harapan utama adalah mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Kasus bayi nyaris tertukar di RSHS Bandung menjadi pelajaran penting bagi seluruh institusi kesehatan untuk menegakkan prosedur identifikasi yang ketat serta menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan respons cepat terhadap keluhan.