Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 April 2026 | JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan penolakannya atas segala ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dalam konferensi pers di Istana Merdeka, menjelang meningkatnya ketegangan militer di wilayah tersebut.
Ketegangan ini dipicu oleh serangkaian insiden yang melibatkan kapal berbendera India, yang dilaporkan ditembak oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Iran pada Sabtu (18/4/2026). Dua kapal, termasuk Sanmar Herald, berhasil melewati jalur setelah menerima izin khusus dari Iran pada akhir Maret. Namun, setelah serangan tersebut, IRGC menutup kembali Selat Hormuz, menegaskan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas akan dianggap bersekutu dengan musuh dan berpotensi menjadi target.
Iran, melalui Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa penutupan jalur akan berlanjut sampai Amerika Serikat menghentikan blokade terhadap pelabuhan dan kapal Iran. Pernyataan ini menggarisbawahi hubungan erat antara penutupan Selat Hormuz dan konflik yang lebih luas antara Iran, Amerika Serikat, serta sekutu-sekutunya di wilayah tersebut.
Sementara itu, diplomasi regional berupaya meredakan situasi. Pakistan, yang baru-baru ini menyelesaikan kunjungan tiga hari Marsekal Lapangan Asim Munir ke Teheran, berperan aktif sebagai mediator. Kepala militer Pakistan bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran dan negosiator perdamaian, serta menyiapkan putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang diperkirakan akan dilangsungkan di Islamabad pekan depan.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, kembali dari Turki setelah melakukan misi serupa, menegaskan komitmen negara tersebut untuk memfasilitasi dialog damai. Pada saat yang sama, Amerika Serikat melalui pernyataan Presiden Donald Trump di dalam pesawat Air Force One, menyatakan kemungkinan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran bila kesepakatan damai tidak tercapai, sekaligus menyatakan optimisme bahwa perjanjian damai dapat terwujud dalam waktu dekat.
Australia menyambut keputusan Iran untuk menghentikan pemblokiran Selat Hormuz dengan sikap positif, meski tetap menilai situasi masih rapuh. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa dampak konflik akan terasa dalam jangka panjang, terutama pada pasar energi global yang sensitif terhadap gangguan pasokan minyak.
Selain dampak geopolitik, penutupan Selat Hormuz berpotensi menimbulkan krisis energi. Selat ini menjadi jalur transit bagi sekitar 20% produksi minyak dunia. Setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga minyak mentah, memengaruhi perekonomian negara‑negara importir energi, termasuk Indonesia.
- Iran: Mengancam penutupan Selat Hormuz hingga blokade AS dihentikan.
- India: Menuntut Iran memfasilitasi kembali pelayaran kapal dagangnya.
- Pakistan: Menjalin diplomasi antara Tehran dan Washington untuk menurunkan ketegangan.
- AS: Menegaskan kemungkinan melanjutkan blokade bila tidak ada kesepakatan damai.
Otoritas Penerbangan Sipil Iran mengumumkan pembukaan kembali sebagian wilayah udara untuk penerbangan internasional, menandakan upaya mengembalikan normalitas di sektor transportasi udara. Bandara‑bandara utama kembali beroperasi sejak pukul 07.00 waktu setempat, meski situasi keamanan laut tetap menjadi perhatian utama.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog multilateral. Indonesia siap menjadi mediator tambahan bila diperlukan, dengan menekankan prinsip kedaulatan, keamanan maritim, dan stabilitas energi global.
Ketegangan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa konflik Iran‑AS masih jauh dari penyelesaian akhir. Sementara diplomasi Pakistan dan upaya internasional lainnya terus digalakkan, ancaman penutupan jalur strategis tetap menjadi faktor risiko utama bagi keamanan energi dunia.
Dengan menolak ancaman Iran, RI berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional serta menjaga kestabilan kawasan, sekaligus mendukung upaya internasional yang mengedepankan perdamaian dan keamanan maritim.