Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Peningkatan kerja sama militer dan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menimbulkan pertanyaan serius di kalangan analis kebijakan luar negeri. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyatakan bahwa langkah tersebut tidak hanya tidak tepat waktu, namun juga mengabaikan realitas geopolitik global yang saat ini semakin menolak tindakan unilateral Amerika.
Dino menegaskan bahwa dalam diplomasi, setiap perjanjian bilateral harus mempertimbangkan momentum politik internasional. “Saat negara‑negara sekutu AS menyoroti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh militer Amerika, Indonesia justru memperdalam kerja sama,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Kamis (23/4/2026). “Ini menunjukkan sikap indiferen terhadap tindakan yang melanggar konvensi internasional,” tambahnya.
Menurut Dino, serangkaian tindakan militer AS baru‑baru ini mencakup penculikan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela, pembunuhan terencana terhadap pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, serta operasi militer yang menewaskan ratusan anak-anak di Minab, Teheran. Ia juga menyinggung penyerangan kapal militer Iran di Samudra Hindia serta pengeboman infrastruktur penting di wilayah tersebut, yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang mengundang kecaman luas.
Di tengah tudingan tersebut, pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan overflight clearance yang memungkinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia. Dino menilai kebijakan ini sebagai langkah yang “sangat anomali” karena tidak selaras dengan sikap kritis banyak negara terhadap kebijakan luar negeri AS. Ia menambahkan, “Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa negara‑negara sahabat Indonesia kini menjauh dari Amerika, namun Indonesia malah membuka pintu bagi mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan kepentingan nasional.”
Berikut beberapa poin utama yang diungkapkan oleh Dino Patti Djalal:
- Kerja sama militer harus didasarkan pada penilaian risiko geopolitik, bukan sekadar kepentingan teknis.
- Overflight clearance dapat menimbulkan implikasi keamanan regional, mengingat aktivitas militer AS yang kontroversial.
- Indonesia perlu menegaskan prinsip non‑intervensi dan kepatuhan terhadap hukum internasional dalam setiap perjanjian.
Para pengamat menilai bahwa keputusan Jakarta mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan teknologi pertahanan, namun menyoroti bahwa faktor politik tidak dapat diabaikan. “Indonesia berada pada posisi strategis, namun harus bijak dalam memilih sekutu. Kebijakan yang tampak mengabaikan dinamika global dapat menurunkan kredibilitas diplomatik negara,” ujar seorang pakar hubungan internasional yang meminta namanya dirahasiakan.
Sejumlah negara di Asia‑Pasifik, termasuk Jepang dan Korea Selatan, telah secara terbuka mengkritik kebijakan militer AS di wilayah tersebut. Sementara itu, China mengingatkan Indonesia tentang potensi konsekuensi strategis dari kesepakatan overflight clearance, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan stabilitas regional.
Meski pemerintah belum memberikan komentar resmi mengenai pernyataan Dino, pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa semua perjanjian pertahanan akan selalu menyesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia. Namun, kritik publik terus meningkat, menuntut transparansi lebih dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan latar belakang ketegangan geopolitik yang semakin kompleks, langkah Indonesia untuk memperdalam kerja sama militer dengan AS melalui overflight clearance menimbulkan perdebatan luas. Apakah kebijakan ini akan memperkuat posisi strategis Indonesia atau justru menimbulkan risiko diplomatik, masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pembuat kebijakan di masa depan.