Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 Mei 2026 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan roda dua di Indonesia. Namun, tidak sedikit pemilik sepeda motor yang mengalami keterlambatan dalam menunaikan kewajiban tahunan ini karena berbagai alasan finansial maupun administratif.
Di tengah situasi tersebut, sering kali beredar rumor yang meresahkan di masyarakat bahwa pihak kepolisian memiliki wewenang untuk langsung menyita sepeda motor yang pajaknya mati saat terjaring razia. Apakah isu penyitaan unit kendaraan akibat telat bayar pajak ini benar-benar memiliki landasan hukum yang sah, ataukah sekadar mitos belahan jalanan semata?
Untuk memahami duduk perkara ini secara jernih, masyarakat harus bisa membedakan antara ranah hukum lalu lintas dan ranah hukum fiskal atau perpajakan. Pihak kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang menindak pelanggaran lalu lintas jalan raya, sedangkan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan domain dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat.
Secara regulasi hukum, polisi tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyita sebuah kendaraan hanya karena pemiliknya terlambat membayar pajak ke kas daerah. Namun, yang sering kali memicu salah paham adalah keterkaitan antara pajak tahunan dengan keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK harus disahkan setiap tahun saat pembayaran pajak. Jika pajak mati, berarti STNK tersebut dianggap tidak sah secara operasional di jalan raya. Polisi berhak melakukan penilangan bukan karena masalah pajaknya yang belum dibayar, melainkan karena pengendara mengemudikan kendaraan dengan dokumen STNK yang tidak sah atau belum diregistrasi ulang.
Meskipun polisi tidak menyita motor karena perkara pajak, penyitaan unit kendaraan tetap bisa terjadi dalam proses penilangan pelanggaran STNK. Sesuai dengan hukum acara penilangan, ketika seorang pengendara kedapatan mengoperasikan sepeda motor dengan STNK yang mati atau tidak sah, petugas kepolisian akan mengeluarkan surat tilang sebagai bentuk sanksi administratif.
Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif pajak kepada pembelian kendaraan listrik. Insentif pajak yang dimaksud yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon.
Di samping itu, pemerintah juga telah memperkenalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk melunasi pajak yang belum dibayar dan memperbarui STNK mereka.
Dalam beberapa kasus, kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi seperti BPKB dan STNK, atau memiliki data fisik yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan, dapat dianggap sebagai kendaraan bodong. Oleh karena itu, pemilik kendaraan diimbau untuk selalu memeriksa status administrasi kendaraannya dan tidak menunda registrasi ulang.
Kesimpulan, pajak kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan roda dua di Indonesia. Pemilik kendaraan harus memahami perbedaan antara ranah hukum lalu lintas dan ranah hukum fiskal atau perpajakan, serta memperbarui STNK mereka secara rutin untuk menghindari penilangan dan penyitaan kendaraan.