Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 07 Agustus 2026 | PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, saat ini terancam bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja. Kondisi ini disebabkan oleh krisis keuangan perusahaan yang berakar dari persoalan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd.
Ketua DPW Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah, Aulia Fiqran Hakim, menilai pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyerahkan persoalan tersebut kepada perusahaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir melindungi pekerja terdampak dan tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada perusahaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan PT GNI bukan menjadi ranah kementeriannya. Bahlil menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada kementerian lain yang memiliki kewenangan mutlak.
Disnakertrans Morowali Utara menyebut bahwa PT GNI saat ini hanya mengoperasikan satu smelter, yaitu Smelter 3, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 4.200 orang dari total 6.325 karyawan.
PHK terhadap 1.900 karyawan PT GNI dimulai pada 5 Agustus 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Proses pengurangan tenaga kerja tersebut dijadwalkan sebagai bagian dari langkah efisiensi perusahaan di tengah kondisi operasional yang belum sepenuhnya pulih.
Kondisi operasional PT GNI saat ini menjadi salah satu alasan dilakukannya pengurangan jumlah tenaga kerja. Saat ini, PT GNI hanya mengoperasikan satu fasilitas peleburan atau smelter, yakni Smelter 3, serta PLTU.
Indonesia telah menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun industri ini saat ini menghadapi tekanan keuangan dan persaingan ketat. PT GNI merupakan salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak krisis keuangan dan harus melakukan efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tuan rumah bagi beberapa perusahaan nikel asal China, namun krisis keuangan yang melanda beberapa perusahaan tersebut telah memicu kekhawatiran tentang stabilitas industri nikel di Indonesia.
PT GNI sendiri telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 dan telah menjadi salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia. Namun, krisis keuangan yang melanda perusahaan tersebut telah memicu kekhawatiran tentang masa depan perusahaan dan pekerja yang terlibat.
Kesimpulan dari kasus PT GNI adalah bahwa krisis keuangan dapat terjadi pada perusahaan manapun, bahkan perusahaan yang telah diresmikan oleh presiden. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu waspada dan melakukan efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.