Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 28 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki keselamatan perkeretaapian di Pulau Jawa setelah terjadinya kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek menewaskan tujuh orang serta melukai puluhan penumpang, memicu sorotan tajam terhadap kondisi perlintasan sebidang yang masih banyak berada dalam keadaan rawan.
Menurut pernyataan Prabowo usai menjenguk korban di RSUD Bekasi, terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di wilayah Jawa yang belum mendapat perbaikan signifikan sejak masa kolonial Belanda. “Kita akan selesaikan semua itu, baik dengan pos jaga maupun flyover, tergantung kebutuhan masing‑masing lokasi,” ujar Prabowo dalam konferensi pers singkat.
Anggaran yang dipersiapkan untuk program ini diperkirakan hampir Rp 4 triliun. Angka tersebut mencakup biaya pembangunan pos pengawasan, instalasi sistem sinyal otomatis, serta konstruksi flyover di titik‑titik yang dianggap paling kritis. Pemerintah berencana menunjuk satuan kerja khusus yang akan menjadi pelaksana utama, sekaligus mengawasi penggunaan dana secara transparan.
Kecelakaan di Bekasi Timur terjadi pada malam Senin (27/4/2026) ketika sebuah taksi online melanggar batas perlintasan sebidang, menabrak KRL yang sedang melaju. KRL tersebut kemudian berhenti di Stasiun Bekasi Timur, dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang datang beruntun tidak dapat menghindari tabrakan, mengakibatkan kerusakan parah pada rangkaian kereta dan menimbulkan korban jiwa.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, melaporkan bahwa sebanyak tujuh penumpang meninggal dunia dan 81 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden tersebut menegaskan perlunya tindakan preventif yang lebih kuat, terutama pada perlintasan yang tidak dilengkapi dengan penghalang fisik atau sistem peringatan dini.
Berikut rangkaian langkah yang akan diambil pemerintah:
- Identifikasi dan prioritas pada 1.800 perlintasan sebidang yang berada di zona berisiko tinggi.
- Pemasangan pos jaga 24 jam di titik‑titik yang memungkinkan pengawasan manual.
- Pembangunan flyover atau underpass di lokasi dengan volume lalu lintas kereta dan kendaraan tinggi.
- Implementasi sistem sinyal otomatis berbasis teknologi terkini untuk memperingatkan kendaraan yang mendekati perlintasan.
- Peningkatan edukasi publik tentang bahaya melintasi perlintasan tanpa izin.
Prabowo menekankan bahwa perbaikan ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan perubahan perilaku masyarakat. “Keselamatan kereta api adalah prioritas nasional. Kita tidak dapat menunggu lagi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan operator transportasi online untuk menegakkan aturan lalu lintas di sekitar perlintasan. Sanksi administratif yang lebih ketat akan diberlakukan bagi pelanggar yang melanggar rambu perlintasan.
Para ahli transportasi menilai bahwa investasi sebesar Rp 4 triliun sebanding dengan potensi pengurangan kecelakaan yang dapat menghemat ribuan nyawa serta mengurangi beban ekonomi akibat kerugian materiil. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam infrastruktur keselamatan dapat mengurangi kecelakaan hingga 30 persen.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menutup celah keselamatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Program pembenahan perlintasan sebidang diproyeksikan selesai dalam kurun waktu lima tahun, tergantung pada kecepatan pelaksanaan dan ketersediaan dana.
Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia yang juga memiliki jaringan perlintasan sebidang serupa. Keberhasilan program ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem transportasi kereta api, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui mobilitas yang lebih aman dan efisien.
Secara keseluruhan, komitmen finansial dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menandai titik balik dalam penanganan perlintasan sebidang di Indonesia. Diharapkan, dengan dana Rp 4 triliun, keselamatan penumpang dan pengguna jalur kereta api akan terjamin, serta tragedi serupa tidak terulang di masa depan.