Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sikap yang tak konvensional pada rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Rabu 8 April 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, hingga pejabat eselon I, ia mengaku tidak mempermasalahkan hoaks yang secara tidak langsung menguntungkan dirinya. Pernyataan itu disampaikan sambil mencontohkan video buatan kecerdasan buatan (AI) yang menirukan suaranya bernyanyi dan berpidato dalam bahasa Mandarin serta Arab.
“AI bisa membuat seseorang berbicara apa yang tidak pernah ia ucapkan. Saya sering menemukannya. Suara saya memang tidak bagus untuk bernyanyi, tapi di YouTube ada video Prabowo nyanyi dengan suara bagus. Saya kaget, boleh juga kalau menguntungkan. Kalau tidak, bagaimana?” ujar Prabowo, sambil menambahkan bahwa video tersebut muncul pada masa kampanye di daerah Tapal Kuda. Ia menegaskan, bila hoaks tersebut dapat menarik simpati pemilih, ia tidak menolak untuk diam.
Presiden sekaligus mantan Menteri Pertahanan itu menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fitnah, hoaks, dan caci maki yang dapat menyebar luas melalui media sosial. “Kita harus waspada, menerima koreksi dan kritik sebagai peringatan agar tidak terjebak dalam echo chamber yang diciptakan oleh akun-akun massal,” tegasnya. Prabowo juga menyebut bahwa seorang pemimpin perlu memiliki sifat keras kepala, mengaitkannya dengan semangat para pejuang kemerdekaan yang menolak penindasan.
Sementara itu, di ruang publik muncul reaksi kritis dari Herwin Sudikta, seorang aktivis media sosial yang menilai pernyataan Prabowo tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai hoaks. Herwin mengklaim bahwa laporan positif tentang pengurangan kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya tidak mencerminkan realitas lapangan. “Tidak mungkin seorang presiden hanya menerima laporan baik tanpa catatan masalah. Itu bukan realita, melainkan fan fiction,” ujarnya dalam wawancara yang dipublikasikan pada hari yang sama.
Herwin menyoroti bahwa laporan resmi seharusnya memuat data konkret, termasuk tantangan yang dihadapi pelaksanaan MBG. Ia menuduh bahwa narasi keberhasilan yang hanya menampilkan data positif berpotensi menyesatkan publik dan menutup ruang bagi perbaikan kebijakan. Kritik ini menambah dimensi lain dalam perdebatan publik mengenai penggunaan informasi yang dimanipulasi, baik melalui AI maupun penyajian data pemerintah.
Prabowo menanggapi kritik tersebut dengan nada yang relatif tenang. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif, serta menegaskan bahwa pemerintah terus memantau implementasi MBG secara langsung di lapangan. “Jika ada masalah, kami akan menanggapinya. Namun, kami juga tidak menutup mata terhadap keberhasilan yang memang terjadi,” katanya.
Pernyataan Presiden tentang hoaks AI juga mencakup penjelasan mengenai fenomena “echo chamber”. Ia menjelaskan bahwa dengan kemajuan teknologi, satu orang dapat mengendalikan ribuan akun media sosial, menciptakan ilusi opini publik yang kuat. “Teknologi digital memungkinkan seseorang memiliki hingga 5.000 akun, yang kemudian dapat memperkuat narasi tertentu. Ini menjadi ancaman baru bagi keamanan informasi negara,” ia mengingatkan.
Beberapa pejabat dalam rapat kerja menanggapi dengan tanya jawab singkat. Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa Kementerian akan meningkatkan upaya literasi digital dan memperkuat regulasi konten yang diproduksi oleh AI. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan bahwa evaluasi program MBG akan melibatkan tim independen untuk memastikan data yang akurat.
Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo mencerminkan paradoks antara mengakui manfaat hoaks yang menguntungkan dirinya sekaligus memperingatkan bahaya manipulasi informasi. Sementara kritik Herwin Sudikta menyoroti pentingnya transparansi data kebijakan publik. Kedua perspektif ini menegaskan kebutuhan akan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, baik terhadap konten AI maupun laporan program pemerintah, agar publik dapat menerima informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.