Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 30 Juli 2026 | Pemerintah pusat mengeluarkan peringatan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak memecat atau memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena kesulitan keuangan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah pusat masih memetakan daerah-daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai.
Menurut Bima Arya, ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Ia meminta Pemda untuk menyisir kapasitas fiskal terlebih dahulu sebelum memecat pegawai. Jika ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, maka sebaiknya dialihkan untuk membayar gaji ASN.
Pemerintah pusat juga membuka peluang untuk memberikan tambahan dana kepada Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN. Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah pusat masih terus berkoordinasi dengan DPR dan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
TKD adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda untuk membantu keuangan daerah. Namun, karena pemotongan TKD, banyak Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Pemerintah pusat berharap bahwa dengan membuka peluang tambahan dana, Pemda dapat membayar gaji pegawai dengan lancar.
Pemerintah pusat juga meminta Pemda untuk tidak mengambil langkah drastis seperti pemecatan atau pemberhentian pegawai. Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mencari jalan keluar bersama untuk membantu Pemda yang kesulitan keuangan.
Dalam kesimpulan, pemerintah pusat meminta Pemda untuk tidak memecat atau memberhentikan ASN karena kesulitan keuangan. Pemerintah pusat berharap bahwa dengan membuka peluang tambahan dana dan berkoordinasi dengan DPR dan Kementerian Keuangan, Pemda dapat membayar gaji pegawai dengan lancar.