Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Pada Jumat pagi, kawasan Jalan Jenderal Sudirman tampak berbeda dari biasanya. Setelah pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui Surat Edaran Nomor 3/SE/2026, arus kendaraan dan kepadatan manusia di pusat bisnis ini berkurang signifikan.
Pengamatan di lapangan sekitar pukul 08.30 WIB menunjukkan bahwa arus kendaraan yang melintasi Sudirman, baik dari arah Sudirman menuju MH Thamrin maupun sebaliknya, masih didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Namun, tidak ada antrean panjang atau hambatan berarti yang biasanya menyertai jam sibuk. Situasi serupa juga terlihat pada moda transportasi umum; halte Karet Sudirman melaporkan jumlah penumpang yang lebih sedikit, tanpa desakan penumpang yang biasa terjadi pada hari kerja biasa.
Beberapa pengguna jalan memberikan kesan positif. Ika (46), seorang pegawai negeri yang berangkat kerja menggunakan bus, menyatakan bahwa jalanan terasa lebih lapang dan bus yang ia naiki lebih sepi. “Cenderung lebih sepi, jadi tidak terlalu macet seperti biasanya,” ujarnya. Ika juga berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke sektor swasta untuk mengurangi kemacetan secara lebih luas.
Sudirman (54), pekerja yang biasanya menempuh perjalanan dari Serpong ke kantor di kawasan Sudirman, menambahkan bahwa meski hari Jumat memang cenderung lebih tenang, perbedaan yang dirasakan pada hari ini terasa lebih nyata. Ia mencatat penurunan kepadatan pada kereta api dan busway, serta menyatakan bahwa kenyamanan meningkat walaupun tetap harus memperhatikan produktivitas kerja.
Dua pekerja swasta, Euis (28) dan El (27), yang berangkat dengan kendaraan pribadi, juga mengonfirmasi bahwa perjalanan mereka tidak mengalami hambatan berarti. “Lancar, ramai tapi tetap lancar,” kata mereka, menekankan bahwa kebijakan WFH dapat memberi dampak positif pada mobilitas umum, terutama bagi mereka yang masih harus hadir di kantor.
Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menegaskan bahwa volume kendaraan di seluruh Jakarta menurun drastis pada hari itu. Titik-titik rawan macet seperti Asia Afrika dan Gerbang Pemuda yang biasanya menjadi pusat antrean, tetap ramai namun tidak mencapai tingkat kepadatan yang mengganggu. “Terlihat perbedaan signifikan dari volume kendaraan masyarakat yang berkurang akibat kebijakan WFH,” jelasnya.
Sementara itu, suasana di Balai Kota DKI Jakarta juga mencerminkan dampak kebijakan tersebut. Pada pukul 08.15 WIB, area perkantoran seperti Blok A dan Gedung Ali Sadikin tampak sepi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa proporsi ASN yang menjalankan WFH berkisar antara 25 hingga 50 persen di masing-masing OPD, dengan kriteria khusus seperti masa kerja lebih dua tahun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
Implementasi WFH ini juga diterapkan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet. Kantor Sekretariat Kabinet (Seskab) yang dipimpin oleh Teddy Indra Wijaya tampak lengang, dengan hanya beberapa petugas pengamanan yang berjaga. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahwa kebijakan WFH dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi energi dan menyesuaikan dinamika kerja pasca‑pandemi.
Meski mayoritas wilayah mengalami penurunan kepadatan, masih terdapat sejumlah pekerja yang tetap mengantor, terutama mereka yang tugasnya memerlukan kehadiran fisik. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan WFH bersifat selektif, menyesuaikan karakteristik tugas masing‑masing unit kerja.
Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan, dengan fokus pada produktivitas ASN. Pemerintah berkomitmen untuk memantau dan memastikan bahwa penurunan kepadatan tidak mengorbankan kualitas layanan publik.
Secara keseluruhan, hari pertama pelaksanaan WFH ASN memberikan gambaran bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi kemacetan, menurunkan konsumsi bahan bakar, dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Jika diterapkan secara konsisten dan dioptimalkan, efek positif ini berpotensi menjadi contoh bagi sektor swasta dan daerah lain di Indonesia.