Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 Agustus 2026 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan bahwa proses pembayaran klaim rumah sakit masih berjalan normal dan tidak ada gagal bayar. Hal ini merespons isu yang beredar di media sosial tentang keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa tahun 2025, waktu rata-rata pembayaran klaim rumah sakit adalah 13,6 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap. Sementara itu, batas waktu maksimalnya adalah 15 hari kalender. Artinya, BPJS Kesehatan membayarkan klaim lebih cepat dari ketentuan regulasi.
Rizzky menambahkan bahwa kunci percepatan pembayaran klaim ada pada kelengkapan dokumen yang diajukan oleh rumah sakit. Klaim akan dibayarkan jika berkas yang diajukan telah dinyatakan lengkap. Semakin cepat rumah sakit melengkapi berkas, semakin cepat pula klaim diproses dan dibayarkan.
BPJS Kesehatan juga telah membayarkan lebih dari Rp1.279 triliun ke rumah sakit sejak 2014 sampai 2025. Namun, terkait pengaturan besaran tarif pelayanan, Rizzky menerangkan hal tersebut di luar wewenang BPJS Kesehatan.
Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menanggung biaya perawatan rumah sakit korban kejahatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Biaya medis korban kejahatan bisa mencapai ratusan juta rupiah, sementara pelaku belum tentu tertangkap atau diketahui.
Di sisi lain, Polda Kaltim meluncurkan program Beyond The Prisoners untuk memastikan pemenuhan jaminan kesehatan bagi tahanan narkoba yang tidak mampu. Melalui program ini, seluruh pelaku kejahatan yang diamankan wajib menyerahkan berkas identitas lengkap sejak pertama kali masuk rutan untuk diusulkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, warga Semarang memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Balai Kota untuk deteksi dini, termasuk skrining payudara, serviks, X-ray, tes darah, dan konsultasi dokter spesialis. Antusiasme peserta melampaui target, dengan 1.117 warga dilayani selama 10–12 Agustus 2026.
Kesimpulan, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim rumah sakit dengan cepat dan tidak ada gagal bayar. Namun, masih ada beberapa isu yang perlu diatasi, seperti keterlambatan pembayaran dan biaya perawatan korban kejahatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara Pemda, LPSK, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat.