Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kembali menonjolkan agenda reformasi fiskal lewat usulan pajak kekayaan yang ditujukan khusus bagi golongan superkaya dengan aset di atas Rp84 miliar. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa skema ini tidak akan membebani kelas menengah maupun kelas bawah, melainkan menjadi sumber pendapatan baru yang dapat dialokasikan untuk program‑program sosial prioritas.
Dalam peluncuran laporan “Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki” di TIM, Jakarta, Media mengungkap hasil survei yang menunjukkan 89,77 persen responden mendukung penerapan pajak kekayaan. Jika tarif dua persen dikenakan pada 50 orang terkaya, potensi penerimaan negara dapat mencapai sekitar Rp93 triliun per tahun. Dengan penerapan tarif progresif antara satu hingga dua persen, estimasi pendapatan naik menjadi Rp142,2 triliun, hampir setara 60 persen total pajak penghasilan nasional.
Pendapatan tambahan tersebut direncanakan menjadi dana pembiayaan bagi beragam program sosial tanpa harus menaikkan pajak umum. Berikut rangkuman alokasi yang diusulkan:
- Menjamin 180 juta penerima Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa biaya tambahan.
- Memberikan layanan kereta api listrik (KRL) gratis di wilayah Jabodetabek selama delapan tahun ke depan serta menambah 40 rangkaian KRL baru untuk mengurangi kepadatan penumpang.
- Membangun 387 ribu rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
- Memberikan beasiswa kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa berprestasi.
- Menyediakan 41,34 juta ton pupuk subsidi untuk petani kecil.
- Mensubsidi 465 ribu proyek penelitian ilmiah nasional.
- Mengembangkan kapasitas energi terbarukan sebesar 1,76 gigawatt melalui pembangkit mikrohidro.
- Mendistribusikan 5,8 juta unit panel surya untuk desa‑desa terpencil.
- Melakukan restorasi pada 5,47 juta hektare hutan hujan tropis.
- Menyediakan subsidi perawatan kendaraan selama setahun untuk 13,3 juta pengemudi ojek online.
- Menjamin gratis pengobatan untuk penyakit kronis, termasuk cuci darah, bagi jutaan warga.
Dengan tambahan pendapatan fiskal ini, pemerintah berpotensi memperluas fungsi perlindungan sosial tanpa menambah beban pajak pada warga biasa. Media menekankan bahwa pajak kekayaan dapat berperan sebagai penyangga (shock absorber) ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga stabilitas anggaran negara tetap terjaga.
Tentu saja, usulan ini tidak lepas dari tantangan politik. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi penghindaran pajak serta dampak negatif terhadap iklim investasi asing bila kebijakan tidak didukung mekanisme penegakan yang kuat. Namun, tingkat dukungan publik yang tinggi memberi sinyal bahwa masyarakat mengharapkan langkah tegas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Analisis CELIOS juga menyoroti bahwa pajak kekayaan dapat menjadi instrumen redistribusi yang lebih adil dibandingkan dengan pajak konsumsi yang sering kali memberatkan lapisan ekonomi menengah ke bawah. Dengan menargetkan aset di atas Rp84 miliar, kebijakan ini menitikberatkan pada golongan yang mampu menanggung beban fiskal tanpa mengurangi daya beli mereka secara signifikan.
Jika diimplementasikan dengan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif, pajak kekayaan berpotensi menjadi tonggak penting dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat ketahanan fiskal negara. Keberhasilan skema ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi aset terkaya secara akurat, menutup celah loophole, serta memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan benar-benar sampai ke program‑program yang telah dijabarkan.
Secara keseluruhan, usulan pajak kekayaan yang diusulkan oleh CELIOS menawarkan jalan baru bagi Indonesia untuk menyalurkan sumber daya finansial dari golongan paling atas ke program‑program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Implementasi yang tepat dapat menghasilkan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan akses layanan kesehatan hingga pengembangan infrastruktur energi terbarukan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi jangka panjang.