Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 30 Mei 2026 | Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi dukungan Danantara dan Panglima TNI dalam membantu percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang, Kamis (28/5/2026).
Tiga Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di Kalbar meliputi SR Pontianak, SR Singkawang, dan SR Pemprov Kalimantan Barat. Dody mengatakan, percepatan pembangunan SR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam dukungan pendanaan dan tenaga kerja di tengah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.
Selain itu, Dody juga mengungkapkan beragam kendala dalam pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kendala ini berhubungan dengan lokasi lahan yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Dody menjelaskan, ada dua lahan yang diusulkan Pemprov NTB untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat di Bima.
Luasnya masing-masing 13 hektare dan 18 hektare. "Cuma aksesnya agak challenging (menantang)," ungkap Dody saat mengecek lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026). Selain itu, Dody menjelaskan, jalan menuju lahan pembangunan sekolah rakyat juga cukup jauh, yakni sekitar 3-4 kilometer (km) dari perkampungan.
Kondisi tersebut sama seperti di Brebes, Jawa Tengah (Jateng). "Ribet itu, aksesnya panjang harus melewati kampung. Mesti pindahin tiang listrik dan kandang (sapi) warga. Macam-macamlah. Kondisinya mirip-mirip di Brebes," jelas pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur (Jatim) itu.
Kendala lain yang diungkapkan Dody adalah lokasi lahan cukup yang dekat dengan aliran sungai. Ia khawatir akan terjadi banjir saat musim hujan sehingga berdampak ke sekolah rakyat. "Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar kami. Pemerintah pusat dan daerah harus beresin dahulu (kendala) sebelum dimulai pembangunan," ungkap Dody.
Meski demikian, Dody optimistis kendala yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan. Ke depan, KemenPU akan terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk bersama-sama membahasnya. "Bagus sih lahannya, besar bisa untuk 3.000 orang, tetapi kendalanya nggak ringan. Insyaallah bisa diselesaikan. Kami diskusikan lagi dengan gubernur dan bupati untuk menyelesaikan," imbuh Dody.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan beragam kendala pembangunan sekolah rakyat di Bima akan segera dicarikan solusi dan alternatif oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB serta Dinas Sosial (Dinsos) NTB. Menurut Iqbal, ada dua masalah yang menjadi catatan Dody terkait kendala pembangunan sekolah rakyat di Bima.
Kendala pertama adalah akses jalan untuk pengangkutan material. Kedua, lokas yang dekat dengan sungai. "Tadi Pak Menteri sudah memerintahkan pihak BWS dan jajaran Kementerian PU untuk mempelajari kondisi sungai sehingga bisa mengalirkan air banjir langsung ke laut," jelas Iqbal.
Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menggarap 5 proyek konektivitas ke sentra-sentra pangan hingga kawasan Food Estate. Hal ini menjadi bagian dari dukungan PU terhadap program percepatan atau quick wins Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah telah menetapkan kebijakan prioritas pembangunan dalam 8 visi misi Asta Cita, salah satunya berfokus pada swasembada pangan, energi, dan air. Dalam mencapai hal tersebut, menurutnya infrastruktur jalan memegang peran kunci.
"Jalan dan jembatan bukan hanya penghubung antar wilayah tapi penggerak roda perekonomian yang mendukung disktribusi pangan energi ke seluruh pelosok negeri," ujar Dody. "Pembangunan jalan flyover, underpass jembatan dan jalan tol terus dilakukan dengan efektif, efisien, dan termasuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan," sambungnya.
Dody mengatakan, Kementerian PU mendapat arahan untuk terlibat dalam quick wins ketiga yaitu mendukung produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa daerah dan nasional. Hal ini membutuhkan dukungan infrastruktur jalan berkelanjutan.
"Ini diharapkan mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya logistik serta yang kita tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan keselamatan para pengguna jalan," ujarnya. Setidaknya ada 5 dukungan konektivitas untuk food estate.
Pertama, jalan dan jembatan untuk Kawasan Food Estate Belanti Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan panjang 41,87 kilometer (km). Kedua, jalan dan jembatan untuk Kawasan Food Estate Dadahup Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Ketiga, jalan Kawasan Singkong untuk Food Estate Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sepanjang 24 km. Keempat, jalan dan jembatan untuk Food Estate Keerom, Papua Selatan. Kelima, dukungan untuk Sentra Pangan di 123 lokasi melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
"Ketahanan pangan dan energi bukanlah suatu masalah simple yang dapat dikerjakan oleh satu pihak saja. Ini adalah isu kita bersama tanggung jawab kita bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektoral baik dari sisi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan tentunya dari masyarakat luas," kata dia.
Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan di Indonesia dapat meningkat dan masyarakat dapat menikmati pangan yang cukup dan bergizi.