Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian keputusan strategis yang diambilnya dalam beberapa minggu terakhir. Dari penanganan isu internal yang menuduhnya tertutup, hingga penyelesaian restrukturisasi proyek kereta cepat Whoosh, serta penunjukan pejabat sementara pada posisi direktur jenderal, semua langkahnya mengindikasikan tekad kuat untuk menegakkan stabilitas fiskal dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional.
Purbaya mengungkapkan rasa herannya atas tudingan internal Kementerian Keuangan yang menyebutnya “tertutup” dan “tidak bisa berbahasa Inggris”. Menurutnya, isu tersebut berasal dari pihak-pihak yang berusaha mengacaukan proses pertemuan dengan investor. “Kami telah merapikan informasi yang beredar, agar tidak mengganggu kepercayaan investor,” ujarnya di Gedung BPPK, Jakarta, pada Jumat 24 April 2026.
Salah satu konsekuensi dari upaya internal tersebut adalah pemberhentian dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan: Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Purbaya menegaskan bahwa penggantian mereka juga terkait dengan misinformasi mengenai posisi kas negara sebesar Rp 120 triliun. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia dan belum digunakan, sementara total kas negara mencapai Rp 420 triliun, dengan Rp 300 triliun berada di perbankan sebagai deposito on‑call.
Berita penting lainnya datang dari proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Purbaya mengonfirmasi bahwa proses restrukturisasi proyek tersebut telah selesai dan pemerintah hanya menunggu waktu tepat untuk mengumumkannya secara resmi. Langkah restrukturisasi dipandang krusial untuk menjaga hubungan jangka panjang Indonesia‑Tiongkok serta menegaskan kembali komitmen Indonesia sebagai mitra kerja sama yang dapat diandalkan.
Berikut rangkaian tindakan yang diambil Menteri Keuangan Purbaya dalam minggu terakhir:
- Merespons dan menepis tudingan internal mengenai keterbukaan dan kemampuan bahasa Inggrisnya.
- Memberhentikan Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
- Menjelaskan secara rinci status kas negara dan menegaskan bahwa APBN berada dalam kondisi sehat.
- Menyelesaikan restrukturisasi proyek Whoosh dan menunggu pengumuman resmi.
- Menunjuk pejabat sementara, Sudarto sebagai Plh Dirjen Anggaran dan Ferry Ardianto sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- Mengumumkan kebijakan “survival mode” yang menuntut efisiensi maksimal dalam setiap program kementerian.
Dalam konteks kebijakan fiskal, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam apa yang ia sebut “survival mode”. Artinya, tidak ada lagi ruang bagi inefisiensi atau kebocoran dalam program pemerintah. Semua program, termasuk bea cukai dan perpajakan, akan dipantau ketat untuk memastikan tidak ada peluang penyalahgunaan.
Purbaya juga menyinggung rencana insentif bagi motor listrik yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi bersih. Meskipun rincian teknis belum sepenuhnya dipublikasikan, kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Penunjukan pejabat sementara menjadi langkah penting untuk menjaga kontinuitas operasional Kementerian Keuangan. Sudarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, kini memegang peran Plh Dirjen Anggaran. Sementara Ferry Ardianto, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, ditugaskan sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kedua pejabat tersebut telah mulai menjalankan tugasnya sejak 21 April 2026, sementara proses seleksi untuk posisi eselon I lainnya masih berlangsung dan akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan langkah‑langkah ini, Menteri Keuangan Purbaya berupaya memperkuat kepercayaan publik dan investor, mengurangi risiko misinformasi, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap responsif terhadap tantangan global. Kebijakan “survival mode” serta penataan kembali struktur internal kementerian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka menengah hingga panjang.