Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Serangkaian keluhan siswa SMPN 1 Dayeuhkolot mengenai kualitas makanan gratis memicu penyelidikan mendadak terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Pada Selasa, 7 April 2026, sebuah video yang beredar di grup WhatsApp warga menampilkan sejumlah siswa mengembalikan paket makanan karena aroma tidak sedap. Menu yang diterima meliputi nasi putih, ayam rendang, tempe orek, acar timun wortel, dan buah melon.
Insiden ini mengundang sorotan publik setelah warga menilai makanan tersebut tidak layak konsumsi. SPPG Citeureup berlokasi di Jalan Pasigaran dan menjadi sumber utama paket MBG yang dibagikan ke hampir tiga ribu penerima manfaat di wilayah Dayeuhkolot, termasuk pelajar dari berbagai jenjang dan masyarakat yang mengakses layanan posyandu.
Menanggapi laporan tersebut, Forkopimcam Dayeuhkolot menggerakkan tim inspeksi mendadak. Sidak dipimpin langsung oleh Camat Dayeuhkolot, Asep Suryadi, bersama Kapolsek Dayeuhkolot, AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H., Babinsa Koramil 2407, Asep Sopian, serta perwakilan pemerintah desa. Tim memeriksa proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan di dapur SPPG untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi dan mengidentifikasi penyebab keluhan.
Kapolsek Triyono Raharja mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menerima beberapa laporan sebelumnya terkait kualitas makanan dari dapur tersebut. “Bukan kali ini saja kami menerima laporan. Sebelumnya juga ada keluhan dari warga terkait kualitas makanan. Namun, kejadian kali ini paling menonjol karena sampai terjadi pengembalian makanan oleh siswa ke dapur SPPG,” ujarnya.
Data lapangan menunjukkan bahwa program MBG di Dayeuhkolot menargetkan 2.874 penerima manfaat, mencakup siswa SMP, SMA, dan anak-anak di posyandu. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak melalui penyediaan makanan seimbang setiap hari sekolah. Namun, insiden pengembalian paket menimbulkan pertanyaan serius tentang kontrol kualitas dan pengawasan internal.
- Menu yang dipertanyakan: nasi putih, ayam rendang, tempe orek, acar timun wortel, buah melon.
- Lokasi dapur: SPPG Citeureup, Jalan Pasigaran, Dayeuhkolot.
- Pihak yang terlibat dalam inspeksi: Camat Dayeuhkolot, Kapolsek Dayeuhkolot, Babinsa Koramil, perwakilan desa, Forkopimcam.
- Jumlah penerima manfaat: 2.874 orang.
Selama inspeksi, tim menemukan beberapa pelanggaran minor, termasuk kurangnya pendinginan yang optimal pada bahan mentah dan penggunaan bumbu yang tidak sesuai standar kebersihan. Meskipun tidak ada indikasi kontaminasi bakteri berbahaya, aroma tidak sedap yang dilaporkan siswa diperkirakan berasal dari proses penyimpanan yang tidak tepat.
Setelah temuan tersebut, otoritas setempat memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur SPPG Citeureup sambil menunggu perbaikan prosedur. SPPG diberikan waktu dua minggu untuk memperbaiki sistem pendinginan, meningkatkan pelatihan staf dapur, dan melakukan audit internal yang lebih ketat. Selanjutnya, pihak berwenang berencana melakukan monitoring rutin setiap tiga hari selama periode transisi.
Reaksi masyarakat beragam. Sebagian warga menilai langkah cepat otoritas sebagai upaya melindungi kesehatan anak, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan potensi gangguan pasokan makanan bagi ribuan penerima manfaat. Pihak sekolah SMPN 1 Dayeuhkolot berjanji akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi selama masa perbaikan.
Insiden ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap program sosial yang melibatkan pangan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pengawasan yang ketat tidak hanya melindungi kesehatan anak, tetapi juga mempertahankan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan langkah-langkah korektif yang telah ditetapkan, diharapkan program MBG di Dayeuhkolot dapat kembali beroperasi secara optimal, memberikan nutrisi yang layak bagi generasi muda, serta mengembalikan kepercayaan warga terhadap layanan publik.