Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa, 7 April 2026, gagal mengadopsi resolusi yang diusulkan Bahrain untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Dua anggota tetap, Rusia dan China, menggunakan hak veto mereka, menghalangi keputusan yang didukung oleh sebelas anggota lainnya.
Resolusi tersebut bertujuan menanggapi penutupan parsial Selat Hormuz oleh Iran setelah aksi militer bersama Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia; diperkirakan sekitar satu per lima pasokan minyak global melintasi perairan ini setiap harinya. Penutupan atau gangguan di wilayah tersebut dapat memicu lonjakan harga energi secara signifikan.
Berikut rangkaian suara dalam pemungutan:
- 11 negara mendukung resolusi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi.
- Kolombia dan Pakistan memilih abstain.
- Rusia dan China menolak dengan hak veto.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan DK PBB. Ia menilai keputusan tersebut memberi sinyal buruk bahwa ancaman terhadap jalur pelayaran internasional dapat dibiarkan tanpa respons tegas. “Dewan gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap tindakan ilegal yang membutuhkan respons cepat dan tegas,” ujarnya.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan pentingnya Selat Hormuz bagi ekonomi global. “Selat Hormuz terlalu penting bagi dunia untuk disandera atau dijadikan senjata oleh satu negara,” tegasnya, sekaligus menuding Iran berusaha “menyandera ekonomi dunia” melalui penutupan jalur tersebut.
Sementara itu, pernyataan dari Rusia dan China menyoroti ketidakseimbangan resolusi. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menilai draft tersebut tidak adil karena hanya menyalahkan Iran tanpa menyinggung serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar China, Fu Cong, berpendapat bahwa resolusi gagal menggambarkan akar masalah secara komprehensif dan menolak penggunaan kekuatan militer dalam teks akhir.
Draft resolusi semula mencakup frasa “all necessary means” yang dapat diinterpretasikan sebagai otorisasi penggunaan kekuatan militer. Namun, setelah negosiasi, frasa tersebut diubah menjadi “all defensive means necessary” sehingga menghilangkan kemungkinan tindakan ofensif. Perubahan ini mencerminkan tekanan dari Rusia, China, dan bahkan Prancis yang menolak penggunaan kekuatan militer di wilayah tersebut.
Isi resolusi yang akhirnya diajukan menekankan langkah-langkah defensif, antara lain:
- Koordinasi pertahanan antara negara‑negara pengguna jalur komersial di Selat Hormuz.
- Pengawalan kapal dagang dan komersial untuk mencegah serangan atau penyegelan jalur pelayaran.
- Penekanan pada penghentian segala upaya yang menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional.
- Desakan kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap kapal dagang serta infrastruktur sipil di kawasan Teluk.
Iran, yang menuduh AS dan Israel melakukan agresi sejak akhir Februari, telah melancarkan serangan ke hotel, bandara, dan fasilitas sipil di lebih dari sepuluh negara Teluk. Tindakan ini meningkatkan ketegangan regional dan menambah tekanan pada pasar energi global.
Di tengah kebuntuan ini, para analis geopolitik memperingatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Jika jalur pelayaran tidak dijamin, fluktuasi harga minyak dapat memicu inflasi di negara‑negara importir, sekaligus memperburuk ketidakstabilan ekonomi di kawasan Timur Tengah.
Ketidaksepakatan antara kekuatan besar di DK PBB menyoroti perpecahan yang semakin dalam dalam sistem keamanan internasional. Sementara Amerika Serikat dan sekutu Barat menuntut tindakan tegas terhadap Iran, Rusia dan China menekankan pentingnya dialog dan menolak solusi yang mereka anggap bersifat sepihak.
Dengan kegagalan adopsi resolusi, tekanan untuk menemukan mekanisme alternatif—seperti koalisi regional atau forum multilateral lain—kian menguat. Negara‑negara Teluk, khususnya Bahrain yang memegang kepresidenan DK PBB pada periode ini, diperkirakan akan terus mendorong agenda keamanan maritim melalui jalur diplomatik lain.
Secara keseluruhan, veto Rusia dan China tidak hanya menunda upaya internasional untuk menjaga kelancaran jalur energi penting, melainkan juga menandai titik kritis dalam dinamika hubungan antara blok Barat dan Timur. Masa depan kebebasan navigasi di Selat Hormuz kini sangat bergantung pada kemampuan diplomatik para pemangku kepentingan untuk meredam ketegangan dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama.