Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali menjadi sorotan publik setelah ia mengklaim peran krusialnya dalam mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden ke-7. Pada konferensi pers yang digelar di kediamannya, JK menegaskan bahwa tanpa dukungan dan bimbingannya, Jokowi tak akan melaju dari posisi Gubernur DKI Jakarta ke kursi kepresidenan.
Menurut JK, ia yang pertama kali memperkenalkan Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 berlangsung. JK mengingatkan bahwa Megawati awalnya enggan mencalonkan Jokowi, namun setelah ia menegosiasikan pertemuan dan menekankan kualitas pemimpin muda tersebut, Megawati setuju memberi restu. “Saya membawa Jokowi ke Jakarta, memperkenalkan dia kepada Ibu Mega, dan mempromosikannya sebagai sosok yang layak,” ungkap JK.
Lebih lanjut, JK menambahkan bahwa pada Pilpres 2014, Megawati secara eksplisit menuntut agar dirinya menjadi wakil presiden bersama Jokowi. “Megawati berkata, ‘Jangan, Pak Jusuf, dampingi dia,'” kata JK, mencontohkan keengganan Megawati menandatangani pencalonan Jokowi tanpa kehadiran JK sebagai pasangan. “Saya tidak mau menandatangani kalau bukan saya yang menjadi wakilnya,” tambahnya, menegaskan bahwa permintaan tersebut datang dari pihak PDIP, bukan inisiatif pribadinya.
Respons Presiden Jokowi muncul tidak lama setelah pernyataan JK tersebut. Jokowi, yang sedang berada di kediamannya di Banjarsari, Solo, menanggapi dengan sikap rendah hati. “Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” ujarnya, menolak menilai pernyataan JK yang menyiratkan ancaman terhadap negara. “Yang menilai bukan saya,” katanya, menyerahkan penilaian kepada publik.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, berusaha meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa pernyataan JK ditujukan kepada Jokowi dan tidak ada kaitannya dengan posisi partai. “Lebih baik tanya langsung Jokowi saja,” ujar Andreas, menegaskan bahwa PDIP tidak akan terpengaruh oleh tudingan pengkhianatan yang dilontarkan JK.
Namun, tidak semua pihak menutup rapat. Ketua Dewan Pengawas DPP BAR, Utje Gustaf, mengakui peran JK dalam mendukung Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tetapi menyoroti bahwa dukungan pada Pilpres 2014 baru muncul setelah massa menggalang dukungan. Utje juga mengingatkan pernyataan JK yang sebelumnya menyebut negara akan hancur bila Jokowi menjadi presiden, menambah nuansa konflik internal.
Di luar dinamika politik, JK juga mengekspresikan kemarahannya terkait tuduhan terhadap dirinya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menuduh Rismon Sianipar telah menyebarkan hoaks dan menuduhnya mendanai upaya tersebut. JK menegaskan bahwa ia tidak memberikan dana apa pun dan menolak tuduhan penistaan agama terkait ceramah di UGM. “Saya lebih tua, sebagai senior memberi nasihat, bukan menuduh,” ujarnya.
Isu-isu ini menambah lapisan kompleksitas hubungan antara JK, Jokowi, dan PDIP. Sejarah politik Indonesia memang kerap dipenuhi aliansi strategis, namun klaim JK menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peran individu dapat mempengaruhi jalannya demokrasi. Sementara Jokowi menekankan asal usulnya sebagai orang kampung, PDIP berusaha menjaga citra partai tetap stabil di tengah gejolak.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan JK bisa menjadi strategi politik menjelang pemilihan legislatif mendatang, guna memperkuat posisi pribadi dan partainya. Sementara itu, publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari semua pihak, khususnya mengenai fakta dukungan Megawati pada masa awal karier Jokowi.
Kesimpulannya, pengakuan Jusuf Kalla tentang perannya dalam mengangkat Jokowi ke puncak kepresidenan, bersama dengan tekanan Megawati untuk menjadikannya wakil presiden, menimbulkan kembali sorotan pada dinamika internal PDIP. Konflik ini memperlihatkan betapa sejarah politik Indonesia masih dipengaruhi oleh narasi pribadi, aliansi, dan persaingan kekuasaan yang terus berkembang.