Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali mencuri sorotan publik setelah mengungkap peranannya dalam proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kediamannya, JK menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri secara pribadi memintanya untuk menjadi wakil presiden sekaligus mendampingi Jokowi pada masa transisi kepemimpinan.
Menurut JK, pada tahun 2014 Megawati menolak menandatangani pencalonan Jokowi jika ia tidak menjabat sebagai wakil presiden. “Megawati berkata, ‘Jusuf, kau yang paling berpengalaman, dampingi dia. Tanpa kamu, dia tidak akan dapat menjadi presiden,’” ujar JK dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa dirinya awalnya menolak karena hendak kembali ke kampung halaman, namun Megawati bersikeras agar ia tetap berada di Jakarta untuk membimbing Jokowi yang masih dianggap belum berpengalaman.
Penegasan JK ini menimbulkan gelombang reaksi di kalangan politik. Presiden Joko Widodo merespons secara singkat, menegaskan dirinya hanyalah seorang “orang kampung” yang tidak menganggap pernyataan JK sebagai penilaian tentang kondisi negara. “Saya bukan siapa‑siapa, saya orang kampung,” kata Jokowi dalam sebuah pernyataan singkat di kediamannya di Banjarsari, Solo.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menolak anggapan bahwa pernyataan JK menyinggung partai. “Tidak ada urusan PDIP dengan pernyataan JK, lebih baik tanya langsung Jokowi,” ujarnya. Andreas menegaskan bahwa PDIP tidak merasa terancam oleh tudingan pengkhianatan yang dilontarkan oleh JK, meskipun istilah “pengkhianatan” dan “luka lama” sempat muncul dalam wacana publik.
Isu ini juga memunculkan istilah “Termul,” singkatan populer untuk “Ternak Mulyono,” yang dipakai oleh sejumlah relawan Pro‑Jokowi untuk menyindir kritik terhadap JK. Mereka menuduh JK memanfaatkan situasi untuk menambah popularitas pribadi, sementara pihak lain menilai pernyataannya sebagai upaya mengklarifikasi peran historisnya.
Sejumlah pihak menyoroti bahwa JK tidak hanya berperan dalam pencalonan Presiden, melainkan juga dalam pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Menurut saksi partai, JK mengantar Jokowi dari Solo ke Jakarta, memperkenalkannya kepada jajaran PDIP, termasuk Megawati, yang pada saat itu masih ragu. “Tanpa JK, Jokowi tidak akan mendapatkan dukungan politik yang cukup untuk memenangkan pilkada,” ujar seorang pengamat politik.
Namun, hubungan JK dengan Megawati tidak selalu mulus. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, JK mengingat bahwa Megawati pernah menolak pencalonan Jokowi sebagai gubernur, memaksa JK untuk “menggiring” Jokowi ke panggung nasional. Meski demikian, JK mengklaim bahwa Megawati akhirnya mengakui kontribusinya dan menugaskan dirinya sebagai wakil presiden demi stabilitas pemerintahan.
Polemik terbaru ini juga bersinggungan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali mencuat. JK menegaskan bahwa tudingan Rismon Sianipar mengenai pendanaan kasus tersebut tidak berdasar, sekaligus mengkritik penyebaran hoaks yang menjerat dirinya dan pihak lain. “Saya tidak menuduh politik, saya hanya mengungkap fakta,” kata JK.
Berbagai pengamat menilai bahwa pernyataan JK dapat menjadi strategi politik menjelang Pilpres 2024, mengingat peranannya sebagai tokoh senior yang masih memiliki pengaruh luas. Sementara itu, PDIP tampaknya berusaha menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pernyataan JK dan kebijakan partai.
Secara keseluruhan, episode ini menyoroti dinamika kompleks antara tokoh-tokoh senior dalam politik Indonesia, di mana narasi sejarah sering dijadikan alat untuk memperkuat legitimasi saat ini. Dengan menegaskan peran historisnya, JK berusaha mengukir posisi dalam ingatan publik, sementara Jokowi tetap memelihara citra sederhana sebagai “orang kampung”. Reaksi PDIP yang menolak terpengaruh oleh “luka lama” menunjukkan upaya partai untuk menjaga stabilitas internal di tengah percaturan politik yang semakin kompetitif.
Ke depan, masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau bagaimana pernyataan-pernyataan ini memengaruhi alur kampanye, aliansi, serta persepsi publik menjelang pemilihan umum berikutnya.