Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, menyampaikan tuntutan tegas pada Rabu, 10 April 2026, di Solo, Jawa Tengah, agar kasus fitnah terkait ijazah palsu yang menjerat namanya dapat segera dibawa ke ranah peradilan. Jokowi menegaskan bahwa logika tuduhan yang dilontarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah terbalik, dan menolak keras setiap klaim bahwa ia pernah menyalurkan dana sebesar lima puluh miliar rupiah untuk menutupi isu tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa semua ijazah aslinya, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, saya akan tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1 semuanya saya akan tunjukkan,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa Presiden tidak menyembunyikan dokumen apa pun yang dapat membuktikan legalitas pendidikannya.
Menanggapi rumor yang menyebutkan dirinya menyalurkan dana sebesar Rp 50 miliar kepada pihak tertentu terkait kasus ini, Jokowi menolak keras. Ia menilai hal tersebut tidak masuk akal karena pihak yang dituduh merupakan tersangka yang bahkan meminta restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya. “Logikanya, mereka yang dituduh meminta maaf, bukan saya yang harus memberi uang,” ujarnya dengan nada sinis.
Jokowi juga menyinggung kembali pernyataan SBY yang menuduhnya mendanai isu ijazah palsu. “Saya menolak keras tuduhan itu, logikanya terbalik,” kata Jokowi. Ia menambahkan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya menodai nama baiknya, tetapi juga menimbulkan keributan di publik yang dapat mengganggu stabilitas politik.
- Kasus fitnah ijazah palsu hampir satu tahun belum diproses ke pengadilan.
- Jokowi meminta pihak kejaksaan menyelesaikan berkas perkara menjadi P‑21.
- Semua ijazah asli siap ditunjukkan di persidangan.
- Menolak tuduhan menerima dana Rp 50 miliar terkait kasus tersebut.
- Menilai tuduhan SBY sebagai logika terbalik dan tidak berdasar.
Kasus fitnah ijazah palsu ini muncul setelah beberapa media melaporkan adanya dokumen palsu yang mengaitkan nama Jokowi dengan gelar akademik yang tidak sesuai. Namun, pihak kepolisian belum menemukan bukti konkret yang mengaitkan Presiden dengan pemalsuan tersebut. Sementara itu, SBY melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan polisi terhadap Rismon (Risma Sari), seorang aktivis yang menuduh SBY memberikan dana untuk menekan isu ijazah palsu. Jokowi menilai semua proses tersebut harus melalui jalur hukum yang sah.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, Jokowi berharap proses hukum dapat berjalan cepat dan transparan. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa masyarakat dapat menunggu hasil keputusan pengadilan tanpa terpengaruh oleh spekulasi media. Jika persidangan nanti dapat membuktikan kebenaran, Jokowi menegaskan bahwa ia akan tetap menjaga integritas pribadi serta melanjutkan agenda pembangunan nasional tanpa gangguan fitnah yang tidak berdasar.