Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 April 2026 | Isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang pertengahan tahun 2026, memicu spekulasi di kalangan pengamat politik serta menimbulkan gelombang pertanyaan di antara warga. Berbagai elite partai politik besar, termasuk PDIP, Golkar, dan Demokrat, telah memberikan tanggapan resmi yang menegaskan posisi masing-masing mengenai hak prerogatif Presiden dalam menentukan komposisi menteri.
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis, 16 April 2026, Puan mengingatkan bahwa pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan kabinet harus diarahkan langsung ke Istana. “Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana. Makasih,” ujar Puan secara singkat namun tegas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa hingga saat ini ia belum menerima informasi resmi mengenai rencana reshuffle. Sarmuji menambahkan bahwa ia masih menunggu pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri, termasuk Rusia dan Prancis. “Enggak, saya belum dengar. Yang kali ini saya belum dengar. Dan saya belum ketemu Ketua Umum untuk menanyakan pasca Ketua Umum mendampingi Presiden ke Rusia dan Prancis,” kata Sarmuji, menegaskan kembali bahwa isu tersebut tetap menjadi kewenangan penuh Presiden.
Berbeda dengan kedua tokoh di atas, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan pernyataan yang menekankan kepercayaan penuh kepada Presiden. Herman menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif kepala negara dan bahwa keputusan mencopot atau menunjuk menteri merupakan urusan internal Presiden. “Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden, ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden,” ucap Herman di Kompleks Parlemen pada hari yang sama. Ia menambahkan bahwa dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden, pemerintah diharapkan dapat tetap fokus menyelesaikan tantangan pembangunan tanpa gangguan politik.
Berbagai laporan media menunjukkan bahwa rumor reshuffle ini sempat menguat setelah adanya pertukaran posisi antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung, di mana Djiwandono dipindahkan dari posisi Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Langkah tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Presiden berencana melakukan perombakan yang lebih luas, bahkan mencakup lima kementerian utama. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Istana mengenai rencana tersebut.
Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, juga menyoroti pentingnya stabilitas politik untuk keberhasilan program pembangunan. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan kebebasan penuh kepada Presiden, maka Presiden dapat bekerja dengan nyaman dan mampu mengatasi tantangan ekonomi serta sosial yang dihadapi negara. “Sehingga kita serahkan saja supaya juga beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini, dan pada akhirnya Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini,” tambah Herman.
Di sisi lain, Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, meskipun belum mendengar kabar resmi, tetap menekankan pentingnya koordinasi internal partai. Ia berharap dapat segera bertemu dengan Ketua Umum Golkar untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut setelah kunjungan Presiden ke luar negeri selesai. Sikap pasrah ini mencerminkan strategi Golkar yang lebih menunggu keputusan akhir daripada memproyeksikan spekulasi.
Reaksi Puan Maharani, Sarmuji, dan Herman secara bersamaan menggarisbawahi satu hal: keputusan reshuffle adalah prerogatif Presiden. Hal ini mencerminkan konsensus politik di antara partai-partai besar bahwa intervensi publik atau tekanan eksternal sebaiknya diminimalkan untuk menjaga kelancaran proses pemerintahan.
Meskipun belum ada kepastian, spekulasi mengenai reshuffle kabinet tetap menjadi topik hangat di kalangan analis dan publik. Beberapa analis memperkirakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mungkin akan menggunakan momen ini untuk memperkuat koalisi politiknya menjelang pemilihan umum berikutnya, atau untuk menanggapi dinamika internal partai yang membutuhkan penyesuaian struktural. Namun, semua prediksi masih bersifat hipotetik sampai ada pernyataan resmi dari Istana.
Kesimpulannya, meskipun isu reshuffle Kabinet Merah Putih terus beredar, elite partai utama menegaskan kembali bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden. Pernyataan Puan Maharani, Muhammad Sarmuji, dan Herman Khaeron mencerminkan sikap kooperatif dan menunggu arahan resmi, sekaligus menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.