Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 18 Mei 2026 | Pemerintah memastikan bahwa anggaran belanja negara (APBN) tetap seimbang dan tidak terganggu oleh penambahan anggaran pertahanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur belanja negara secara cermat agar program-program prioritas seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan utama (alutsista) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa mengganggu pembangunan di sektor lain.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memperkuat pertahanan, baik matra darat, laut, maupun udara. Ia menegaskan bahwa penguatan anggaran pertahanan akan terus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menambah kekuatan pertahanan Indonesia demi mengamankan kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia. Ia menuturkan bahwa situasi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian sehingga pertahanan menjadi syarat utama menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) juga mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran menyusul turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Penurunan pendapatan ini diperkirakan berdampak pada kondisi fiskal daerah pada 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan bahwa DBH tambang yang diterima NTB pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp 62 miliar. Angka ini turun drastis dibandingkan DBH 2024 yang mencapai Rp 172 miliar. Total penurunan tahun 2026 sekitar Rp 110 miliar.
Menghadapi potensi tekanan fiskal akibat penurunan pendapatan tersebut, Pemprov NTB bakal mengkaji langkah efisiensi anggaran. Terutama pada pos-pos yang dinilai tidak mendesak seperti belanja perjalanan dinas dan anggaran rapat-rapat.
Dalam menghadapi tantangan anggaran belanja negara, pemerintah harus tetap memastikan bahwa APBN tetap seimbang dan tidak terganggu oleh penambahan anggaran pertahanan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu pembangunan di sektor lain.