Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 29 April 2026 | Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan strategis yang membebaskan bea masuk LPG serta bahan baku plastik selama enam bulan ke depan. Keputusan ini diambil dalam rangka menahan lonjakan harga produk konsumen serta menjaga kelangsungan produksi industri petrokimia dan kemasan di tengah gejolak pasokan global.
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dijelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari program percepatan ekonomi yang diluncurkan melalui Satuan Tugas (Satgas) khusus, berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Airlangga menegaskan bahwa penurunan tarif bea masuk LPG dari 5 persen menjadi 0 persen akan memberikan alternatif bahan baku bagi kilang untuk menggantikan nafta yang sempat terganggu akibat konflik di Selat Hormuz.
Selain LPG, pemerintah juga menghapus bea masuk untuk sejumlah produk plastik, termasuk polipropilen, polietilen, LLDPE, dan HDPE. Kebijakan ini diharapkan menurunkan biaya produksi kemasan makanan dan minuman, sehingga inflasi tidak terpengaruh oleh kenaikan harga bahan baku plastik yang sempat melambung 50‑100 persen di pasar internasional.
Satgas Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan memantau pelaksanaan kebijakan selama enam bulan pertama. Kelima kelompok kerja yang dibentuk mencakup perumusan strategi pertumbuhan, percepatan implementasi, regulasi kelembagaan, perdagangan internasional, serta monitoring dan evaluasi anggaran. Dalam kerangka kerja ini, kementerian terkait juga akan menyederhanakan perizinan impor, memperbaharui standar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), serta mengintegrasikan izin lahan melalui sistem OSS.
Penjelasan Airlangga Hartarto menyoroti bahwa kebijakan serupa telah diadopsi oleh negara‑negara seperti India, yang berhasil menstabilkan harga packaging tanpa menambah beban pada konsumen. “Dengan memberikan bea masuk 0 persen untuk LPG dan plastik selama enam bulan, kami memberikan ruang bernapas bagi produsen agar tidak harus menaikkan harga jual produk akhir,” ujar Airlangga.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa pemerintah tengah mencari sumber alternatif nafta dari negara‑negara lain, dengan target realisasi awal pada bulan Mei. Upaya diversifikasi pasokan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur perdagangan yang rawan gangguan geopolitik.
Para pelaku industri menyambut baik langkah ini. Beberapa perusahaan petrokimia mengaku bahwa penghapusan bea masuk LPG memungkinkan mereka mengalihkan produksi ke bahan baku yang lebih mudah diakses, sementara produsen kemasan melaporkan penurunan biaya produksi sebesar 3‑5 persen. Dampak positif tersebut diharapkan dapat menurunkan tekanan harga pada barang konsumsi utama, terutama makanan dan minuman kemasan plastik.
Secara keseluruhan, kebijakan bea masuk LPG yang dibebaskan ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan industri, dan mencegah risiko inflasi yang berpotensi memicu perlambatan ekonomi nasional.