Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 29 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengumumkan langkah tegas untuk menyingkirkan anggota keluarganya dari posisi struktural di lingkungan pemerintah provinsi. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram pribadinya, menyatakan bahwa mulai esok ia akan meniadakan keberadaan keluarga dalam peran yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim, termasuk jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang saat ini dipegang oleh adiknya, Hijrah Mas’ud.
Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian sorotan publik dan aksi demonstrasi pada 21 April 2026 yang menyoroti potensi nepotisme. Sebelumnya, Rudy sempat membuat analogi kontroversial antara adiknya dengan Hashim Djojohadikusumo, tokoh yang dikenal mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Setelah menuai kritik, gubernur tersebut meminta maaf secara terbuka dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
Secara administratif, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pencopotan resmi masih menunggu proses persetujuan melalui Biro Hukum. “Keputusan itu bergantung pada gubernur dan biasanya melalui pengajuan resmi,” ujar Sri Wahyuni dalam konferensi pers.
Langkah Rudy tidak hanya terbatas pada penggantian posisi. Ia juga berjanji menanggung secara pribadi biaya renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp 25 miliar serta pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Janji ini menimbulkan pertanyaan baru di kalangan DPRD Kaltim.
- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti kurangnya dasar hukum untuk pengembalian anggaran yang telah dibelanjakan melalui APBD.
- Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengembalian dana pribadi yang melibatkan aset negara.
- DPRD juga menanyakan asal‑usul besaran anggaran renovasi rumah jabatan, mengingat sebagian besar anggota baru tidak terlibat dalam perencanaan APBD 2025.
Partai Gerindra, melalui kader dan anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, memberikan kritik tajam terhadap permintaan maaf gubernur. Reza menilai permohonan maaf masih bersifat “penenang” dan belum menyentuh substansi persoalan, terutama tidak ada pencabutan pernyataan yang membandingkan keluarga gubernur dengan keluarga Presiden.
Reza juga menyoroti posisi adik Rudy di TAGUPP, menegaskan perbedaan mendasar antara peran Hashim di luar struktur pemerintahan dengan peran Hijrah yang berada dalam tim ahli gubernur. “Ini berbeda, karena Hashim tidak pernah membawa nama besar keluarga presiden untuk memonopoli pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, gubernur tetap menegaskan komitmen untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan. “Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, saya akan meniadakan keberadaan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim,” tegas Rudy dalam pernyataannya.
Pengamat politik menilai langkah ini sebagai upaya krisis legitimasi, sekaligus mencoba meredam kritik internal partai koalisi. Jika keputusan pencopotan resmi segera dilaksanakan, hal ini dapat menjadi preseden penting dalam upaya memberantas dinasti politik di tingkat provinsi.
Keputusan akhir masih menunggu proses administratif, namun sinyal kuat dari gubernur menandakan perubahan arah kebijakan internal pemerintah provinsi. Publik dan lembaga pengawas menantikan transparansi lebih lanjut terkait penggunaan anggaran renovasi rumah jabatan serta mekanisme pengembalian dana yang dijanjikan.