Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 April 2026 | Pemerintah Indonesia tengah memperkuat ketahanan energi dengan menjalin kerja sama strategis bersama Rusia, termasuk pasokan minyak mentah dan LPG serta pembangunan infrastruktur penyimpanan. Kesepakatan tersebut diinisiasi dalam pertemuan bilateral antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev. Di tengah sorotan publik, gerilya energi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prabowo Subianto menyoroti risiko-risiko tersembunyi yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah. Namun, langkah mengandalkan pasokan dari Rusia sekaligus memperluas jaringan energi melalui “gerilya energi” menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.
1. Risiko Geopolitik dan Sanksi Internasional
- Rusia berada di bawah sanksi Barat sejak invasinya ke Ukraina. Jika Indonesia terlibat dalam transaksi energi dengan Rusia tanpa memperhatikan kebijakan sanksi, negara dapat menghadapi tekanan diplomatik atau pembatasan akses ke pasar keuangan global.
- Kerjasama energi dapat menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik yang sensitif, memicu ketegangan dengan sekutu tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
2. Ketergantungan pada Pasokan Luar Negeri
- Penambahan pasokan minyak dan LPG dari Rusia memang mengurangi konsentrasi impor dari satu sumber, namun tetap menambah beban ketergantungan pada impor secara keseluruhan. Tanpa peningkatan produksi domestik, risiko gangguan pasokan tetap tinggi.
- Fluktuasi harga minyak dunia dapat memperburuk beban fiskal apabila harga komoditas naik tajam, menggerus anggaran belanja energi negara.
3. Dampak Lingkungan dan Kebijakan Energi Bersih
- Ekspor minyak mentah dan LPG tidak sejalan dengan target dekarbonisasi yang telah ditetapkan pemerintah. Penambahan volume bahan bakar fosil berpotensi menunda transisi ke energi terbarukan.
- Investasi besar dalam infrastruktur penyimpanan energi berbasis fosil dapat mengunci sumber daya finansial yang seharusnya dialokasikan untuk energi hijau.
4. Aspek Keamanan Nasional
- Infrastruktur penyimpanan energi yang baru dibangun dapat menjadi target potensial bagi sabotase atau serangan siber, terutama mengingat ketegangan geopolitik yang melibatkan Rusia.
- Ketergantungan pada teknologi dan peralatan impor menambah kerentanan rantai pasok bila terjadi gangguan politik atau ekonomi di negara pemasok.
Pengamat energi Ridho Hantoro menilai bahwa tambahan pasokan dari Rusia memang memberi ruang manuver bagi Indonesia, tetapi menekankan bahwa langkah tersebut harus diimbangi dengan reformasi sektor hulu. “Tanpa penguatan produksi dalam negeri, tambahan pasokan luar negeri hanyalah solusi sementara,” ujarnya.
Gerilya energi Prabowo berupaya menggalang dukungan lintas sektoral, termasuk dari kementerian pertahanan, keuangan, dan BUMN energi. Namun, kritik mengingatkan bahwa strategi ini harus disertai kebijakan jangka panjang yang menekankan kemandirian energi, peningkatan eksplorasi dalam negeri, serta percepatan adopsi energi terbarukan.
Secara keseluruhan, peluang keuntungan ekonomi dari kerja sama dengan Rusia tidak dapat dipisahkan dari risiko geopolitik, keuangan, dan lingkungan. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme mitigasi, seperti diversifikasi pasar, penguatan regulasi anti-sanksi, serta alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan energi bersih. Hanya dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi Rusia tanpa mengorbankan stabilitas nasional.
Ke depan, kebijakan gerilya energi harus terus dievaluasi dalam konteks perubahan dinamika internasional serta target ketahanan energi nasional. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama untuk mengelola risiko yang muncul.