Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 Mei 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang juga Menteri HAM, Natalius Pigai, menyoroti bahwa program ini baik dan memiliki cita-cita yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya sistem kontrol harian yang berjalan ketat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari pengecekan kebersihan dapur, suhu makanan, sistem pelayanan, hingga standar higienitas. Menteri HAM menegaskan bahwa dalam pelayanan publik itu harus ada sistem ceklis setiap hari untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut telah dipenuhi.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga menyoroti bahwa lemahnya pengawasan akan menjadi ancaman serius jika cakupan MBG terus diperluas. Saat ini, Jawa Timur disebut memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah, dan jika jumlah SPPG bertambah ratusan dan sekolah yang dilayani semakin banyak, maka pengawasannya harus dipikirkan dari sekarang.
Untuk meningkatkan efektivitas program MBG, Menteri HAM mengusulkan pembentukan Dinas Gizi daerah sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan Program MBG secara nasional. Dengan demikian, program ini dapat berjalan lebih baik dan mengorbankan keselamatan siswa.
Di Kabupaten Solok Selatan, evaluasi program MBG menunjukkan bahwa operasional 14 unit SPPG yang sudah berjalan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan baku pangan dan belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Pemerintah daerah berharap agar kebutuhan bahan baku program tidak hanya mengandalkan distributor besar, tetapi juga melibatkan pedagang kecil.
Untuk meningkatkan kualitas program MBG, pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan keterlibatan UMKM lokal. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Kesimpulan dari evaluasi program MBG di Solok Selatan dan pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa program ini masih memerlukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, program MBG dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.