Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 April 2026 | Pemerintah Indonesia terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Wakil Kepala BGN bidang Operasional, Sony Sonjaya, hampir satu triliun rupiah dikeluarkan setiap hari untuk menyalurkan makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri, dari Aceh hingga Papua. Anggaran harian mencapai Rp986 miliar, mencakup pembelian bahan pokok, biaya operasional, serta insentif bagi lebih dari 1,8 juta relawan yang terlibat langsung dalam distribusi.
Sebagian besar dana, lebih dari Rp600 miliar atau sekitar 70 persen, dialokasikan untuk pembelian bahan pangan seperti beras, ayam, telur, daging, sayur, dan buah. Aliran dana ini tidak hanya meningkatkan akses gizi, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi pedagang lokal di seluruh Indonesia. Dengan permintaan yang stabil, para pelaku usaha mikro di tingkat desa dan perkotaan merasakan efek multiplier yang memperkuat ekonomi lokal.
Namun, selain tantangan logistik, BGN menghadapi masalah kualitas pada unit pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satgas MBG menemukan 45 SPPG di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengalami masalah kebersihan dapur dan kurangnya kompetensi juru masak. Temuan tersebut memicu langkah tegas BGN, termasuk rencana suspensi sementara bagi SPPG yang belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data per 15 April 2026 menunjukkan bahwa 13.576 SPPG telah memperoleh SLHS, mencakup 52,37 persen dari total 25.925 SPPG yang beroperasi. Jika dihitung dari SPPG yang sudah mengajukan permohonan, tingkat pencapaian mencapai 81,39 persen. Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menargetkan penyelesaian penuh sertifikasi SLHS pada Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, khususnya Kemenkes dan Kemendagri, untuk mempercepat proses perizinan.
“Kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan operasional SPPG yang belum mematuhi standar kebersihan,” tegas Deyang. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
Selain upaya internal, BGN juga melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri dalam pendistribusian makanan bergizi. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat logistik di daerah rawan konflik atau akses sulit, sekaligus menambah jumlah SPPG hingga target seribu unit di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Berikut ringkasan data penting program MBG per hari:
- Anggaran total: Rp986 miliar
- Insentif relawan: Rp117 miliar
- Pembelian bahan pokok: lebih dari Rp600 miliar
- Jumlah relawan: 1,8 juta orang
- SPPG beroperasi: 25.925 unit
- SPPG ber‑SLHS: 13.576 unit (52,37 %)
Dengan dukungan dana yang masif, peningkatan sertifikasi kebersihan, serta koordinasi lintas sektor, Badan Gizi Nasional berupaya menjadikan program MBG sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus jaminan gizi nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan menegakkan standar kebersihan dan memperluas jaringan SPPG yang kredibel, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi mikro, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan ketahanan pangan nasional.