Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 Mei 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa operasi militer AS untuk memandu kapal-kapal yang terdampar melewati Selat Hormuz, Project Freedom, telah dihentikan sementara.
Operasi ini dimulai beberapa hari yang lalu dengan tujuan membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz akibat penutupan jalur pelayaran oleh Iran.
Menurut Trump, operasi ini dihentikan atas permintaan Pakistan, yang menjadi perantara negosiasi antara Washington dan Teheran.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang sangat penting, karena sekitar 20 persen minyak dunia dan gas alam cair melintas di jalur ini.
Sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari, Teheran telah memblokade jalur strategis ini.
Akibatnya, banyak kapal yang terjebak di Teluk Persia, dan kondisi ini menyebabkan kekhawatiran terhadap menipisnya pasokan logistik serta dampak fisik dan mental yang dialami para awak kapal.
AS telah mengerahkan kapal perusak berpemandu rudal, pesawat, dan platform nirawak untuk mendukung operasi ini.
Namun, Iran membantah klaim AS bahwa mereka telah menenggelamkan enam kapal kecil milik Iran, dan menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal yang tidak menggunakan jalur pelayaran yang disetujui.
Perusahaan pelayaran Maersk mengonfirmasi bahwa salah satu kapalnya berhasil keluar dari Teluk dengan didampingi militer AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa Operasi Epic Fury, yang diluncurkan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, telah berakhir.
Namun, Trump menyatakan bahwa operasi ini akan dihentikan jika Iran setuju memberikan apa yang telah disepakati, dan jika tidak, pengeboman akan dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi.
Kondisi ini menyebabkan kegelisahan di kawasan Teluk, dan perundingan antara AS dan Iran masih terus berlangsung.
Sekitar 1.600 kapal dengan puluhan ribu awak masih terjebak di Selat Hormuz, tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda.
Perusahaan pelayaran memilih menahan kapal mereka ketimbang mengambil risiko melintas, karena ancaman serangan rudal dan kerusakan pada kapal bernilai jutaan dolar.
Asuransi juga tidak selalu menanggung risiko kapal di wilayah konflik, sehingga memindahkan kapal tanpa jaminan perlindungan asuransi yang memadai menjadi langkah yang sangat mahal dan berbahaya.