Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | Peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan utama setelah harga avtur global melambung akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI bahwa rata‑rata biaya penerbangan haji yang awalnya ditetapkan sekitar Rp33,5 juta per jamaah dapat melonjak signifikan jika tekanan harga avtur tidak ditangani.
Kenaikan harga avtur menjadi faktor utama karena bahan bakar ini merupakan komponen terbesar dalam operasional penerbangan haji. Fluktuasi tajam terjadi seiring meningkatnya permintaan energi dan gangguan pasokan yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran. Dalam kondisi tersebut, harga avtur diproyeksikan mencapai US$116 per liter, jauh di atas level sebelumnya.
Selain avtur, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika menambah beban biaya karena hampir seluruh komponen aviasi—sewa pesawat, bahan bakar, port charge—dihitung dalam dolar. Kombinasi keduanya membuat estimasi anggaran haji menjadi jauh lebih tinggi.
Maskapai yang melayani rute haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, telah mengirimkan usulan penyesuaian biaya kepada Kementerian Haji. Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jamaah dengan asumsi avtur US$116 per liter dan potensi rute alternatif yang menambah durasi penerbangan hingga empat jam. Saudia Airlines mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang, setara dengan sekitar Rp8,1 juta.
Berikut ini rangkuman skenario biaya haji yang diproyeksikan:
| Skenario | Biaya Per Jamaah (Rp) | Kenaikan % |
|---|---|---|
| Biaya awal (BPIH 2026) | 33.500.000 | 0 |
| Tanpa perubahan rute | 46.900.000 | +39,85 |
| Dengan rerouting menghindari zona konflik | 50.800.000 | +51,48 |
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa meskipun biaya naik, beban tersebut tidak boleh dialihkan kepada jamaah. Dalam pertemuan terbatas dengan tim pemerintah, Presiden menginstruksikan Kementerian Haji untuk mencari solusi mitigasi, termasuk subsidi silang, optimalisasi rute, dan negosiasi tarif dengan maskapai. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa komitmen ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi klausul force majeure dalam kontrak dengan maskapai, yang memungkinkan penyesuaian biaya bila terjadi keadaan darurat seperti konflik bersenjata atau kenaikan harga energi yang tidak terkendali. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Indonesia maupun Arab Saudi mengenai penerapan force majeure.
Kuota resmi haji untuk 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Jadwal keberangkatan pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026. Pemerintah berupaya memastikan proses ini berjalan lancar meski menghadapi tekanan biaya.
Calon jamaah disarankan untuk menyiapkan anggaran lebih matang, memantau informasi resmi secara berkala, dan memanfaatkan program pendampingan yang disediakan oleh Kementerian Haji. Upaya bersama antara pemerintah, maskapai, dan masyarakat diharapkan dapat menahan lonjakan biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dan keamanan ibadah.
Dengan dinamika pasar energi global yang terus berubah, biaya haji 2026 memang berada pada titik kritis. Namun, komitmen Presiden Prabowo untuk tidak membebani jamaah dan langkah-langkah mitigasi yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Haji menjadi harapan bahwa ibadah haji tetap dapat dijalankan secara aman, tertib, dan terjangkau bagi seluruh umat Islam di Indonesia.