Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 04 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Mantan Direktur SMP pada Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Mulyatsyah, resmi dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dan CDM. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama empat setengah tahun, menandai satu babak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamzah Halim, menyambut vonis Mulyatsyah dengan pernyataan tegas. Ia menegaskan bahwa keputusan hakim membuktikan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) tepat dalam memperkarakan kasus tersebut. “Apa yang dilakukan jaksa dijustifikasi oleh hakim lewat putusannya, bahwa dakwaan jaksa benar karena Mulyatsyah terbukti bersalah,” ujar Hamzah dalam konferensi pers yang diadakan Senin (4/5/2026). Menurutnya, keberanian Kejagung memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas tindak pidana korupsi yang merusak kualitas pendidikan nasional.
Hamzah juga menyoroti kemungkinan pihak lain, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dapat terseret dalam proses hukum. Ia menambahkan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada konstruksi pasal yang dipilih jaksa. “Jika persoalan terletak pada kebijakan pengadaan laptop Chromebook, maka tidak menutup kemungkinan pihak di level pengambil kebijakan juga ikut dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya. Sebaliknya, bila kesalahan hanya berada pada tataran teknis pelaksanaan, maka pejabat tingkat atas dapat terhindar dari sanksi.
Penjelasan tersebut mengacu pada Pasal 55 Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang korupsi bersama. Pasal ini memungkinkan jaksa untuk menuntut bersama semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek yang terbukti melanggar prosedur. Dalam kasus Chromebook, jaksa menilai bahwa terdapat unsur kolusi antara pejabat teknis dan pembuat kebijakan, sehingga potensi perluasan dakwaan menjadi relevan.
- Hukuman 4,5 tahun penjara bagi Mulyatsyah.
- Potensi dakwaan tambahan terhadap Nadiem Makarim tergantung pada pasal yang dipakai.
- Penekanan pada pentingnya akuntabilitas di semua level pengambilan keputusan.
Para pengamat hukum menilai vonis Mulyatsyah menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur negara yang terlibat dalam pengadaan barang publik. Mereka menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar kasus individual, melainkan contoh konkret bagaimana penyalahgunaan anggaran pendidikan dapat berujung pada kerugian jutaan dolar negara. “Pendidikan adalah masa depan bangsa, dan setiap kebocoran dana di sektor ini berdampak langsung pada generasi mendatang,” ujar seorang dosen hukum publik yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Sebagai tambahan, Hamzah Halim menekankan pentingnya sikap tegas hakim dalam memutuskan perkara korupsi pendidikan. Ia menyoroti bahwa APBN mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pendidikan, sehingga setiap penyimpangan harus ditindak secara maksimal. “Kita tidak boleh membiarkan korupsi menggerogoti kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
Reaksi publik terhadap vonis Mulyatsyah juga cukup beragam. Sebagian masyarakat menyambut keputusan tersebut sebagai langkah maju dalam pemberantasan korupsi, sementara kelompok lain menunggu klarifikasi lebih lanjut terkait peran pejabat tinggi. Media sosial dipenuhi komentar yang menuntut transparansi penuh dalam proses pengadaan barang teknologi bagi sekolah.
Di sisi lain, kementerian terkait telah mengumumkan rencana revisi prosedur pengadaan teknologi pendidikan. Kebijakan baru akan menekankan pada pengawasan internal, audit eksternal independen, serta penggunaan sistem e‑procurement yang lebih ketat. Harapannya, mekanisme ini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Secara keseluruhan, vonis Mulyatsyah tidak hanya menandai akhir proses hukum bagi satu individu, melainkan juga menjadi titik tolak bagi reformasi sistemik di bidang pendidikan. Jika penerapan pasal‑pasal anti‑korupsi dapat dipertahankan, maka kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat pulih, dan dana publik dapat lebih optimal disalurkan ke kebutuhan belajar mengajar.
Kasus ini masih terus dipantau oleh lembaga pengawas, organisasi anti‑korupsi, serta kalangan akademisi. Semua pihak sepakat bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan.