Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Regent Bandung, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengusulkan konsep revolusioner untuk proses pembayaran pajak kendaraan di Samsat. Ide tersebut mengusung model layanan serupa dengan sistem perbankan, yakni pembayaran yang cepat, terintegrasi, dan dapat diakses melalui berbagai kanal digital maupun fisik. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan warga yang selama ini mengeluhkan antrian panjang, prosedur berbelit, dan persyaratan dokumen yang sering menimbulkan kebingungan.
Kendala utama yang dialami masyarakat di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, adalah proses perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang sering terhambat oleh dokumen kepemilikan. Contohnya, seorang warga harus menunggu berhari‑hari karena tidak memiliki KTP pemilik pertama kendaraan, meskipun pemerintah provinsi telah mengeluarkan kebijakan pengecualian. Kesulitan ini menimbulkan frustrasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses mudah ke kantor Samsam.
Dalam aksi nyata, Dedi Mulyadi mengambil langkah konkret dengan menonaktifkan Kepala Samsat setempat dan membeli sebuah sepeda motor milik warga yang terpaksa menunggu perpanjangan STNK. Tindakan tersebut tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki layanan publik secara langsung.
Beranjak dari insiden tersebut, Dedi Mulyadi merumuskan visi layanan pembayaran pajak kendaraan yang menyerupai proses di bank. Konsep utama mencakup tiga pilar: digitalisasi penuh, kemudahan akses, dan transparansi prosedur. Pertama, warga dapat melakukan registrasi dan pembayaran melalui aplikasi mobile resmi yang terhubung langsung dengan sistem backend Samsat. Kedua, jaringan loket fisik akan dipadukan dengan mesin-mesin EDC (Electronic Data Capture) yang umum ditemui di bank, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara tunai, kartu debit, atau QR code. Ketiga, setiap transaksi akan tercatat secara real‑time, memberikan bukti digital yang dapat diunduh atau dicetak sebagai bukti pembayaran.
Berikut langkah‑langkah operasional yang direncanakan:
- Registrasi akun di aplikasi Samsat berbasis e‑KTP.
- Memasukkan nomor polisi dan data kendaraan, sistem otomatis menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- Memilih metode pembayaran: transfer bank, kartu debit/kredit, atau QRIS.
- Menerima konfirmasi digital beserta QR code sebagai bukti pembayaran.
- Jika diperlukan, mengunjungi loket Samsat terdekat untuk pencetakan STNK baru, dengan antrean yang dikelola melalui sistem antrian online.
Implementasi konsep ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat signifikan. Pertama, mengurangi waktu tunggu di kantor Samsat hingga 70 %, karena proses verifikasi dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kedua, meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan data, sehingga menurunkan risiko birokrasi berlebih. Ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan karena proses pembayaran menjadi lebih mudah dan transparan, yang pada gilirannya dapat menambah pendapatan daerah.
Reaksi masyarakat beragam. Sebagian warga menyambut baik inovasi ini, mengungkapkan harapan dapat mengurus STNK tanpa harus menghabiskan waktu berjam‑jam di kantor. Di sisi lain, beberapa pihak mengkhawatirkan kesiapan infrastruktur digital, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat jaringan internet desa serta menyediakan bantuan teknis bagi warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital.
Pejabat terkait juga menyatakan dukungan penuh. Kepala Dinas Perhubungan mengindikasikan bahwa sistem pembayaran ini akan terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional, memudahkan sinkronisasi data antar‑instansi. Sementara itu, Biro Humas Samsat menyiapkan pelatihan intensif bagi petugas guna memastikan transisi ke platform baru berjalan lancar.
Secara keseluruhan, ide Dedi Mulyadi untuk menjadikan proses pembayaran pajak kendaraan di Samsat seefisien layanan perbankan mencerminkan upaya modernisasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan publik. Jika berhasil diimplementasikan, model ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pelayanan administrasi kendaraan.