Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 06 Mei 2026 | Berbagai peristiwa terbaru mengungkap sisi kompleks penggunaan kendaraan dinas di Indonesia, mulai dari video viral kendaraan TNI yang diduga melawan arah, kecelakaan fatal yang melibatkan kepala dinas karena tabung oksigen habis, hingga fenomena pasar mobil bekas bagi kendaraan pejabat tinggi. Tak hanya itu, beberapa ASN kini beralih ke transportasi berkuda demi menghemat bahan bakar, sementara Dinas Perhubungan Makassar menertibkan mobil yang diparkir liar. Semua episode ini menyoroti tantangan regulasi, keamanan, dan inovasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
Video beredar di media sosial menampilkan sebuah mobil berpelat dinas TNI AD berwarna hijau dengan nomor 1-45 yang tampak melawan arah di Jalan Denpasar Raya menuju Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan. Brigjen Donny Pramono, Kadispenad TNI AD, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut terjebak dalam kemacetan padat dan cuaca hujan. Menurutnya, pengemudi berusaha menyesuaikan posisi agar arus lalu lintas kembali lancar, namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi sehingga menimbulkan kesan keliru bahwa mobil dinas menjadi penyebab utama kemacetan.
Sementara itu, di Kabupaten Pandeglang, kecelakaan yang menewaskan dua orang melibatkan mobil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ahmad Mursidi. Penyebab sementara yang diungkapkan pihak kepolisian adalah kehabisan tabung oksigen yang dipakai pengemudi saat mengemudi, yang mengakibatkan gangguan konsentrasi. Mursidi diketahui memiliki riwayat penyakit ginjal dan rutin menjalani cuci darah, sehingga kondisi fisiknya pada saat kejadian dipertanyakan. Investigasi lanjutan masih berlangsung, namun insiden ini menambah daftar kasus di mana kendaraan dinas terlibat dalam tragedi lalu lintas.
Di sisi pasar, mobil Honda Accord generasi kedelapan (kodename CP2) yang dulunya menjadi “mobil pejabat” kini dipasarkan kembali dengan harga di bawah mobil LCGC baru. Dengan harga sekitar Rp110 juta, mobil berkapasitas mesin 2,4 liter i‑VTEC menawarkan interior kulit premium, ruang kabin luas, dan fitur hiburan modern. Meskipun berusia lebih dari satu dekade, desain eksteriornya tetap terjaga, menjadikannya pilihan menarik bagi kalangan yang menginginkan kesan eksklusif tanpa mengeluarkan dana besar.
Tak hanya mengandalkan mobil, sejumlah ASN di Kabupaten Tasikmalaya melaporkan beralih ke kuda sebagai sarana transportasi utama untuk mengurangi konsumsi BBM. Program ini, meskipun terkesan tradisional, bertujuan menurunkan emisi karbon serta mengurangi beban anggaran operasional kendaraan dinas. Penggunaan kuda mendapat dukungan dari sebagian pejabat, namun masih menuai pertanyaan tentang efektivitas dan keselamatan dalam konteks mobilitas modern.
Di Makassar, Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan penertiban terhadap mobil yang diparkir liar di Jalan Ratulangi, mengunci kendaraan yang menghalangi arus lalu lintas. Penertiban ini merupakan respons terhadap keluhan masyarakat tentang kemacetan di kawasan Pantai Losari dan sekitarnya. Petugas memberikan peringatan tegas, meminta pemilik menandatangani pernyataan tidak mengulangi pelanggaran, serta membuka kunci setelah pemahaman diberikan. Upaya ini menunjukkan bagaimana regulasi lalu lintas berupaya menegakkan disiplin penggunaan kendaraan dinas maupun non‑dinas di area publik.
Berikut rangkuman singkat dari peristiwa-peristiwa utama yang melibatkan kendaraan dinas selama beberapa minggu terakhir:
- Video TNI AD: Mobil berpelat dinas melawan arah di Jakarta; penjelasan resmi menyebutkan kondisi kemacetan dan cuaca hujan.
- Kecelakaan Pandeglang: Kepala Dinas terlibat dalam tabrakan akibat tabung oksigen habis; dua korban meninggal.
- Pasar Mobil Bekas: Honda Accord bekas “mobil pejabat” dijual sekitar Rp110 juta, menawarkan fitur premium.
- ASN Berkuda: Pegawai di Tasikmalaya memilih kuda untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.
- Penertiban Parkir Makassar: Dishub mengunci mobil parkir liar untuk mengurai kemacetan di Jalan Ratulangi.
Kesimpulannya, kendaraan dinas tidak hanya menjadi simbol status, melainkan juga sumber masalah operasional, keselamatan, dan lingkungan. Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat prosedur penggunaan, meningkatkan pelatihan pengemudi, serta mengadopsi alternatif transportasi yang lebih berkelanjutan. Hanya dengan kebijakan yang terintegrasi, potensi negatif kendaraan dinas dapat diminimalkan sementara nilai fungsionalnya tetap optimal.