Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Pemerintah Indonesia mengubah regulasi pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2026. Perubahan ini menempatkan mobil listrik pada kedudukan yang sama dengan kendaraan bermesin bensin dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan baru memicu perdebatan di kalangan produsen, konsumen, serta otoritas pajak daerah.
Berbeda dengan insentif sebelumnya yang membuat PKB mobil listrik hanya beberapa ratus ribu rupiah, kini perhitungan pajak didasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan. Contohnya, Denza D9 MPV premium dengan NJKB sekitar Rp 765 juta menghasilkan DPP Rp 803,25 juta. Dengan tarif PKB 2%, pajak tahunan mencapai sekitar Rp 16,06 juta, ditambah SWDKLLJ menjadi hampir Rp 16,2 juta. Versi AWD dengan NJKB Rp 931 juta menaikkan PKB tahunan menjadi sekitar Rp 19,7 juta.
Jika dibandingkan dengan mobil bensin, Toyota Alphard berNJKB Rp 710 juta menghasilkan PKB tahunan sekitar Rp 15,05 juta, sementara varian hybrid menghasilkan PKB sekitar Rp 16,21 juta. Pada segmen city car, BYD Atto 1 (EV) dengan NJKB Rp 229 juta menghasilkan PKB hampir Rp 4,95 juta, sedangkan Honda Brio Satya (bensin) hanya sekitar Rp 3,34 juta. Data tersebut menunjukkan selisih pajak antara kendaraan listrik dan konvensional kini menjadi lebih tipis, meski mobil listrik tetap lebih mahal karena nilai kendaraan yang lebih tinggi.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah kini mengadopsi teknik uji sampling yang diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2025 dan SE‑65/PJ/2013. Metode ini memungkinkan petugas pajak menarik kesimpulan dari sampel data yang representatif, mengidentifikasi selisih antara pajak terbayar dan potensi pajak (tax gap). Berdasarkan temuan tersebut, otoritas dapat mengimplementasikan strategi intensifikasi (mengoptimalkan wajib pajak terdaftar) maupun ekstensifikasi (menambah basis wajib pajak baru). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemeriksaan, tetapi juga memberi dasar bukti bagi kebijakan fiskal daerah.
Namun, regulasi baru tidak lepas dari kontroversi. Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, menyatakan bahwa perubahan regulasi akan memperluas basis PKB dan BBNKB ke kendaraan listrik serta memicu harmonisasi regulasi di tingkat provinsi. Di sisi produsen, beberapa perusahaan mengaku belum menerima sosialisasi resmi, menimbulkan ketidakpastian pasar. Sementara itu, hoaks mengenai “pemutihan pajak kendaraan gratis 2026” beredar di media sosial, namun fakta menunjukkan bahwa tautan tersebut merupakan upaya phishing dan tidak ada program pemutihan gratis.
Penghapusan insentif pajak menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen. Lembaga INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai bahwa beban pajak baru dapat menurunkan minat beli mobil listrik, terutama ketika harga BBM masih tinggi. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, menegaskan bahwa kebijakan ini kontradiktif dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan nasional.
| Model | NJKB (Rp juta) | DPP (Rp juta) | PKB 2 % | PKB + SWDKLLJ (Rp juta) |
|---|---|---|---|---|
| Denza D9 (EV) | 765 | 803,25 | 16,06 | ≈16,2 |
| Denza D9 AWD (EV) | 931 | 977,55 | 19,55 | ≈19,7 |
| Toyota Alphard (Bensin) | 710 | 745,5 | 14,91 | ≈15,05 |
| Toyota Alphard Hybrid | 767 | 803,35 | 16,06 | ≈16,21 |
| BYD Atto 1 (EV) | 229 | 240,4 | 4,80 | ≈4,95 |
| Honda Brio Satya (Bensin) | 153 | 160,65 | 3,20 | ≈3,34 |
Kesimpulannya, perubahan regulasi pajak kendaraan listrik menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Selisih pajak antara EV dan kendaraan konvensional menjadi lebih kecil, yang dapat memperlancar adopsi EV. Namun, pencabutan insentif dan penerapan pajak daerah menambah beban biaya bagi konsumen dan produsen, serta menuntut adaptasi cepat otoritas pajak melalui teknik uji sampling untuk menjaga penerimaan fiskal. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan tujuan dekarbonisasi agar pasar kendaraan listrik dapat tumbuh secara berkelanjutan.