Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, kembali memancing perhatian publik setelah menanggapi viralnya video warga Sintang yang memohon bantuan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, untuk memperbaiki jalan rusak di wilayah Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk. Krisantus menegaskan bahwa tantangan itu bukan sekadar sindiran, melainkan ujian nyata atas perbedaan kapasitas fiskal antara dua provinsi yang memiliki luas wilayah dan anggaran sangat kontras.
Dalam sebuah rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Bupati Sintang, warga mengeluarkan permohonan tidak resmi—atau yang disebut mereka “meminjam”—Dedi Mulyadi agar sang gubernur datang dan memperbaiki infrastruktur jalan yang mereka nilai setara dengan kondisi di Jawa Barat. Salah satu warga, yang diidentifikasi sebagai Elisabet di Instagram, menyoroti kerusakan parah pada jalan Bedayan dengan mengunggah video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Ia menutup video dengan harapan besar: “Tolong, lah Kang Dedi. Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya. Gak ada bangun jalan kami.”
Menanggapi seruan tersebut, Krisantus menyampaikan pernyataan tegas: “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya.” Pernyataan ini sekaligus menegaskan perbedaan struktural antara Jawa Barat yang memiliki luas sekitar 43.000 km² dan APBD sekitar Rp 31 triliun, dengan Kalimantan Barat yang mencakup 171.000 km² namun hanya mengandalkan APBD sekitar Rp 6 triliun.
Menurut Krisantus, skala wilayah yang jauh lebih luas sekaligus keterbatasan anggaran menjadikan pembangunan infrastruktur di Kalbar jauh lebih menantang. “Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham,” ujarnya sambil menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tidak tinggal diam. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menurunkan Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi sorotan publik.
Sementara itu, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya dikenal aktif dalam memperbaiki jaringan jalan di Jawa Barat, memberikan respons yang relatif adem. Dalam pernyataan singkat yang disampaikan melalui kantor Gubernur Jawa Barat, ia menyatakan apresiasi atas kepedulian warga Kalbar dan menegaskan bahwa setiap provinsi memiliki konteks fiskal dan geografis masing‑masing. “Kami di Jawa Barat selalu berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk infrastruktur, namun kami menyadari bahwa model yang berhasil di satu daerah belum tentu dapat diterapkan secara mutlak di daerah lain,” kata Dedi. Ia menambahkan bahwa pemerintah Jabar siap berbagi pengalaman teknis dan manajemen proyek bila diminta, tanpa mengabaikan realitas perbedaan dana dan luas wilayah.
Reaksi tenang Dedi Mulyadi ini mendapat sambutan positif dari kalangan analis kebijakan publik. Mereka menilai bahwa dialog terbuka antara pejabat provinsi dapat memperkaya pemahaman bersama tentang tantangan pembangunan, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas‑provinsi. Namun, tidak semua pihak puas. Sebagian warga Sintang masih berharap adanya kunjungan langsung Dedi Mulyadi ke lapangan, mengingat perasaan frustrasi yang mendalam atas kondisi jalan yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi setempat.
Berbagai pihak kini menunggu langkah konkret berikutnya. Pemerintah Kalbar diperkirakan akan menyusun prioritas anggaran tahunan yang lebih detail, sementara Gubernur Jabar dapat mengirimkan tim teknis untuk melakukan audit kondisi jalan di Sintang. Di samping itu, adanya tekanan publik melalui media sosial mendorong percepatan proses perbaikan, mengingat infrastruktur jalan tetap menjadi faktor kunci dalam memperlancar distribusi barang, akses layanan kesehatan, dan pendidikan di wilayah pedalaman.
Kesimpulannya, tantangan yang diajukan Krisantus Kurniawan bukan sekadar provokasi, melainkan panggilan untuk menilai kembali kebijakan alokasi anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal. Respons adem Dedi Mulyadi menunjukkan sikap kooperatif, namun tetap realistis dalam menanggapi perbedaan struktural antar‑provinsi. Kedepannya, kolaborasi antara Kalbar dan Jabar—baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan maupun bantuan teknis—bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi kesenjangan infrastruktur serupa.