Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 28 April 2026 | Kasus penyiksaan massal yang menimpa 53 anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, mengguncang publik Indonesia. Penyidikan mengungkap peran sentral seorang kepala sekolah bernama Anita Palupy, yang bersama 12 orang lainnya kini menjalani hukuman penjara. Peristiwa ini menimbulkan sorotan luas terhadap regulasi penitipan anak, serta menimbulkan pertanyaan tentang integritas pengelola lembaga pendidikan non‑formal.
Daycare Little Aresha, yang berlokasi di kawasan Umbulharjo, Jogjakarta, beroperasi sejak 2023 dengan klaim menyediakan layanan penitipan anak usia 0‑6 tahun. Namun pada akhir April 2026, sejumlah korban mulai mengungkapkan tanda‑tanda luka fisik dan psikologis yang mengindikasikan perlakuan kasar secara berulang. Laporan pertama muncul setelah seorang orangtua melaporkan kondisi anaknya yang tiba‑tiba mengalami memar dan luka memar pada bagian kepala.
Pihak berwajib langsung melakukan razia dan menemukan bukti foto, video, serta saksi yang memperkuat dugaan penganiayaan. Penyelidikan selanjutnya menelusuri struktur organisasi daycare tersebut. Dari hasil pemeriksaan, teridentifikasi 13 orang sebagai tersangka, termasuk dua ketua yayasan, kepala sekolah, serta pengasuh‑pengasuh yang terlibat langsung dalam tindakan kekerasan.
Peran Anita Palupy dalam kasus
Nama Anita Palupy muncul sebagai Kepala Sekolah Daycare Little Aresha. Sebagai figur otoritas, ia bertanggung jawab atas pengawasan harian dan kebijakan pedagogis. Namun, bukti saksi menyatakan bahwa ia tidak hanya mengabaikan keluhan orangtua, melainkan juga memberi arahan kepada pengasuh untuk menggunakan metode disiplin keras, termasuk pemukulan dan penahanan anak dalam ruangan tertutup.
Selama proses persidangan, jaksa menyoroti bahwa Anita Palupy menandatangani dokumen izin operasional, namun kemudian menutup mata atas laporan internal tentang perilaku penyalahgunaan. Keputusan hakim pada 27 April 2026 menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun bagi Anita Palupy, serta denda yang signifikan. Terdakwa lainnya, yang sebagian besar merupakan pengasuh, menerima hukuman penjara antara 3 hingga 5 tahun.
Daftar pengelola dan struktur yayasan
- Ketua Dewan Pembina: Rafid Ihsan Lubis, S.H – hakim yang memberikan bantuan administratif pada pendirian yayasan.
- Penasihat Yayasan: Dr. Cahyaningrum Dewojati, M.Hum – dosen UGM yang berperan pribadi, bukan institusional.
- Ketua Yayasan: Diyah Kusumastuti, S.E – pemilik keputusan strategis yayasan.
- Kepala Sekolah: Anita Palupy – bertanggung jawab atas operasional harian.
- Bendahara Yayasan: Filda Kamila – mengelola keuangan yayasan.
Daftar tersebut didapatkan dari tangkapan layar dokumen internal yang beredar luas di media sosial. Meskipun sebagian pengelola menyatakan tidak mengetahui adanya penyiksaan, fakta bahwa mereka menandatangani struktur organisasi menjadikan mereka turut bertanggung jawab secara hukum.
Reaksi pemerintah dan lembaga perlindungan anak
Menanggapi kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, bersama Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, serta Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, mengadakan konferensi pers pada 27 April 2026. Mereka menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak serta mempercepat proses verifikasi izin operasional.
KPAI berjanji akan meningkatkan program edukasi bagi orangtua mengenai hak anak dan prosedur pelaporan dugaan kekerasan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan meninjau kembali regulasi yang mengatur kurikulum dan standar keamanan untuk fasilitas pendidikan non‑formal.
Dampak sosial dan psikologis pada korban
Tim psikolog dari Pusat Kesehatan Jiwa Yogyakarta (Puskesmas) telah menyiapkan layanan konseling intensif bagi 53 anak yang menjadi korban. Laporan awal menunjukkan adanya gejala PTSD, kecemasan, serta gangguan tidur yang memerlukan intervensi jangka panjang.
Orangtua korban, yang kini menuntut ganti rugi, mengungkapkan rasa kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi anak. Mereka menuntut transparansi penuh dalam proses peradilan dan pemulihan psikologis.
Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta pengawasan berkelanjutan terhadap lembaga penitipan anak. Diharapkan, melalui langkah-langkah reformasi kebijakan, tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan.
Dengan putusan terhadap Anita Palupy dan rekan‑rekannya, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa penyalahgunaan anak tidak akan ditoleransi. Namun, upaya pencegahan jangka panjang tetap membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas.