Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Satgas Haji gabungan Polri dan Kementerian Haji dan Umrah berhasil menggagalkan keberangkatan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana menunaikan ibadah haji menggunakan visa non‑haji di Bandara Soekarno‑Hatta (Soetta) pada dini hari Sabtu, 18 April 2026. Operasi ini menandai langkah konkret pemerintah dalam menertibkan praktik haji ilegal yang kerap mengancam keamanan dan kepatuhan regulasi.
Satgas Haji dibentuk melalui perintah Sprint Kapolri pada 14 April 2026 dengan mandat mengawasi seluruh proses penyelenggaraan haji, mulai dari pendaftaran, mobilisasi, hingga keberangkatan. Tim gabungan ini melibatkan aparat kepolisian, Imigrasi, serta petugas Kementerian Haji, sehingga tercipta sinergi lintas institusi yang mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara cepat.
Menurut Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, delapan WNI yang dicegah tersebut berada dalam jaringan travel yang menawarkan paket haji dengan visa non‑haji. “Kami telah melakukan pendalaman terkait mobilisasi mereka, termasuk mengidentifikasi travel yang terlibat,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (20/4/2026). Harun menegaskan bahwa semua pihak yang terbukti terlibat, baik travel, agen, maupun individu yang membantu, akan diproses secara hukum.
Kerja sama dengan Imigrasi menjadi kunci utama keberhasilan operasi. Petugas imigrasi di Bandara Soetta melakukan pemeriksaan dokumen secara intensif, memastikan bahwa setiap calon jemaah hanya menggunakan visa haji yang sah. “Kolaborasi yang baik antara Satgas dan Imigrasi memungkinkan kami menahan WNI sebelum mereka melintasi batas negara,” tambah Harun.
Investigasi lebih lanjut diarahkan pada jaringan travel yang diduga menjadi motor penggerak praktik ini. Satgas Haji kini menelusuri alur keuangan, dokumen perjalanan, dan komunikasi antara travel dengan calon jemaah. Tujuannya adalah memutus rantai penyediaan visa ilegal serta memberikan efek jera bagi pihak‑pihak yang mencoba memanfaatkan celah regulasi.
Kementerian Haji mencatat bahwa laporan terkait penyelenggaraan haji dan umrah ilegal terus meningkat, dengan rata‑rata 15‑20 laporan per hari. Hingga kini, total kasus telah mencapai puluhan. Untuk mempermudah pelaporan, Bareskrim Polri menyediakan hotline 0812‑188‑991‑91 yang dapat dihubungi masyarakat yang memiliki informasi tentang praktik ilegal.
Selain Soekarno‑Hatta, Satgas juga memetakan titik rawan lainnya, meliputi Bandara Juanda Surabaya, Bandara Lombok, dan Bandara Batam. Pengawasan di keempat pelabuhan udara tersebut diperketat menjelang musim haji, mengingat sejarah penyalahgunaan visa non‑haji di lokasi‑lokasi tersebut.
Langkah preventif ini diharapkan dapat menurunkan angka keberangkatan ilegal serta melindungi hak-hak calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah secara sah. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sistem verifikasi visa, memperkuat regulasi travel, dan menambah kapasitas pengawasan di seluruh pintu masuk negara.
Dengan keberhasilan operasi ini, Satgas Haji memperlihatkan kemampuan responsif dalam menegakkan hukum haji, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada semua pelaku industri perjalanan bahwa penyalahgunaan visa tidak akan ditoleransi.