Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | Rusia dan China pada Selasa, 7 April 2026, menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak draf resolusi yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup sebagian oleh Iran. Keputusan itu menandai kegagalan internasional untuk menyepakati langkah koordinatif yang bersifat defensif dalam menghadapi krisis maritim yang mengancam pasokan energi dunia.
Resolusi yang diajukan oleh Bahrain, didukung oleh negara‑negara Teluk Persia seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta Yordania, berisi ajakan bagi negara‑negara anggota PBB untuk mengoordinasikan upaya pertahanan yang bersifat defensif, termasuk pengawalan kapal dagang, guna memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Draf tersebut telah mengalami lima kali revisi, mengubah bahasa awal yang mengizinkan penggunaan kekuatan ofensif menjadi hanya mengizinkan tindakan defensif sesuai hukum humaniter internasional.
Hasil pemungutan suara menunjukkan 11 negara mendukung resolusi, dua negara menolak (Rusia dan China), dan dua abstain (Kolombia dan Pakistan). Pakistan, yang selama ini menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat, memilih tidak memberikan suara. Keputusan veto Rusia dan China menimbulkan kecaman keras dari Amerika Serikat, yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran dalam upaya mengamankan jalur pelayaran strategis.
- Suara setuju: 11
- Suara menolak (veto): 2 (Rusia, China)
- Abstain: 2 (Kolombia, Pakistan)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari yang sama memberi ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz sebelum pukul 20.00 waktu Eastern Time (ET) pada 7 April, yang setara dengan pukul 03.30 waktu Tehran atau 07.00 WIB. Trump menegaskan bahwa kegagalan memenuhi ultimatum akan berujung pada aksi militer yang dapat menargetkan infrastruktur penting Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.
Iran menolak membuka selat tersebut tanpa ganti rugi atas kerusakan yang diderita sejak serangan bersama Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Dari perspektif Tehran, penutupan selat merupakan tindakan balasan atas agresi yang dianggap melanggar kedaulatan negara. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyambut veto Rusia dan China sebagai langkah mencegah penyalahgunaan DK PBB untuk melegitimasi agresi.
Berbagai negara menanggapi situasi dengan nada berbeda. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, mengungkapkan kekecewaannya, menyebut kegagalan adopsi resolusi sebagai sinyal keliru bahwa ancaman terhadap perairan internasional dapat dibiarkan tanpa respons tegas. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengecam veto tersebut, menekankan bahwa keamanan ekonomi global dipertaruhkan. Ia menyerukan negara‑negara lain untuk bergabung dalam upaya menjaga Selat Hormuz tetap aman dan terbuka bagi perdagangan sah serta bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, menegaskan bahwa resolusi itu bersifat defensif dan tidak dimaksudkan memicu eskalasi. Duta Besar China, Fu Cong, menilai adopsi resolusi di tengah ancaman AS akan mengirim pesan yang keliru, sedangkan Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, menyatakan bahwa kedua negara sedang menyiapkan draf alternatif yang menekankan de‑eskalasi dan diplomasi.
Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, melalui juru bicara Mao Ning, menegaskan bahwa DK PBB tidak boleh menjadi alat untuk melegitimasi perang ilegal atau memperburuk ketegangan. Dari sisi Iran, veto tersebut dianggap melindungi haknya untuk menutup selat sebagai respon atas serangan asing, sekaligus menghindari penggunaan PBB untuk membenarkan aksi militer lebih lanjut.
Penutupan parsial Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar satu per lima pasokan minyak dunia, telah mendorong lonjakan harga energi global. Analisis pasar menunjukkan peningkatan harga minyak mentah sebesar 8% dalam seminggu terakhir, menambah tekanan pada ekonomi negara‑negara importir energi. Kegagalan mengadopsi resolusi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelayaran komersial, yang kini harus menilai risiko navigasi di perairan yang berpotensi menjadi zona konflik.
Secara keseluruhan, veto Rusia dan China menegaskan dinamika geopolitik yang semakin kompleks di Timur Tengah. Sementara Amerika Serikat menekankan penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir, Rusia dan China lebih menekankan pada diplomasi dan de‑eskalasi, meskipun keduanya menolak teks resolusi yang dianggap bias terhadap Iran. Upaya mediasi oleh negara‑negara non‑permanen, termasuk Pakistan, belum membuahkan hasil, dan PBB tampak terjebak dalam kebuntuan politik.
Dalam konteks yang lebih luas, kegagalan resolusi ini mengingatkan komunitas internasional akan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif ketika kepentingan negara besar saling bertentangan. Tanpa konsensus yang kuat, jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz akan tetap menjadi arena persaingan geopolitik, dengan konsekuensi langsung bagi stabilitas ekonomi global.