Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 04 Mei 2026 | Presidium Postidar mengeluarkan pernyataan tegas pada hari Senin, menolak keras komentar yang dilontarkan oleh Amien Rais, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Dalam rilis resmi, Presidium menilai pernyataan tersebut melanggar etika politik, menyerang martabat pribadi, serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menurut ketua Presidium, pernyataan Amien Rais yang menyinggung privasi pribadi Teddy dan menuding adanya hubungan tidak etis antara Teddy dengan pihak-pihak tertentu, tidak hanya menimbulkan fitnah, namun juga berpotensi memicu “kekerasan verbal” yang dilarang dalam kerangka hukum internasional. “Kami menuntut agar Amien Rais segera meminta maaf secara terbuka, serta menarik kembali semua tuduhan yang tidak berdasar,” ujar ketua Presidium dalam konferensi pers virtual.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Masyarakat (Bakom) Qodari, yang dikenal sebagai Qodari, turut memberikan respons terhadap tudingan Amien Rais. Qodari menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta, serta menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga pemerintahan. “Kami tidak menerima segala bentuk fitnah yang merusak reputasi aparatur negara. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, jalur hukum dapat ditempuh,” katanya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyatakan dukungan kepada Teddy. Pimpinan PDIP menegaskan bahwa permintaan maaf tidak akan menurunkan derajat ketokohan Teddy, melainkan menegaskan bahwa semua pejabat publik berhak atas perlindungan hukum. “Kami menolak segala upaya menjatuhkan martabat seorang menteri atau pejabat melalui serangan pribadi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyoroti batasan kebebasan berpendapat dalam konteks pernyataan Amien Rais. Pigai mengingatkan bahwa kebebasan berbicara tidak bersifat absolut dan harus berpegang pada prinsip Siracusa serta konvensi internasional. “Ada tiga bentuk pelanggaran yang kami identifikasi: perlakuan tidak manusiawi, perlakuan merendahkan martabat, dan penyiksaan verbal. Semua itu harus ditangani secara etis, bukan melalui jalur pidana negara,” jelasnya dalam wawancara di Jakarta.
Pigai menambahkan bahwa penyelesaian polemik sebaiknya ditempuh melalui mekanisme etik, seperti permohonan maaf publik atau penarikan pernyataan, bukan melalui proses kriminalisasi. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin menggunakan kekuasaan negara untuk memenjarakan warga yang mengeluarkan pendapat, asalkan tidak melanggar batas hukum.
Pengamat politik menilai bahwa konflik ini mencerminkan dinamika hubungan antara tokoh politik senior dan aparat pemerintahan yang semakin intens. Mereka menilai bahwa pernyataan Amien Rais, meskipun bersifat pribadi, memiliki dampak politik yang luas mengingat posisi strategisnya di partai dan pengaruhnya di kalangan pemilih konservatif.
Kesimpulannya, pernyataan Amien Rais telah memicu reaksi berantai dari berbagai pihak, mulai dari Presidium Postidar, Bakom Qodari, PDIP, hingga Menteri HAM. Semua pihak menekankan pentingnya menghormati batas kebebasan berpendapat, menjaga etika politik, dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur yang sesuai tanpa merusak integritas pribadi maupun institusi negara.