Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | JAKARTA, 11 April 2026 – Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar yang ditujukan kepada pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berujung pada proses pidana. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa setiap laporan yang masuk akan melewati serangkaian tahapan penyelidikan untuk memastikan keberadaan unsur pidana sebelum dapat dilanjutkan ke penyidikan.
Menurut Budi, laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan tanggal 8 April 2026. Pelapor tercatat berasal dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, dengan nama pelapor Robina Akbar. Laporan menuduh Saiful Mujani melakukan penghasutan melawan penguasa berdasarkan Pasal 246 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghasutan untuk melawan penguasa. Tuduhan ini muncul setelah potongan video Saiful dalam sebuah forum halal‑bihalal di Utan Kayu, Jakarta Timur, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 35 detik, Saiful mengusulkan agar rakyat Indonesia bersatu menggulingkan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa menasihati presiden tidak efektif dan bahwa “menjatuhkan” presiden adalah satu‑satunya cara menyelamatkan bangsa.
Budi menegaskan bahwa mekanisme hukum kepolisian mensyaratkan bukti yang cukup, saksi yang mendukung, serta keterkaitan yang jelas antara tindakan yang dilaporkan dengan unsur pidana. “Apabila tidak ditemukan unsur pidana, tidak ditemukan cukup bukti, tidak ada saksi yang mendukung, serta alat bukti merupakan bukan kaitan tentang pidana, ini juga bisa dilakukan penghentian dalam penyelidikan ataupun tidak diproses untuk mencapai ke proses penyidikan,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat (10/4/2026).
Proses penyelidikan yang sedang berlangsung mencakup pengumpulan bukti digital, verifikasi video, serta pemeriksaan saksi yang mungkin hadir pada saat pernyataan Saiful. Tim penyidik juga meninjau konteks hukum terkait kebebasan berpendapat dan batasan yang ditetapkan oleh undang‑undang tentang penghasutan. Hingga kini, belum ada keputusan resmi apakah laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.
Polisi menekankan bahwa mereka tidak dapat menolak laporan yang masuk dari masyarakat, namun hasil akhir sangat bergantung pada temuan selama penyelidikan. “Kami berharap masyarakat juga mengerti tentang apa yang menjadi tugas pokok kepolisian dalam menerima laporan seluruh masyarakat,” kata Budi, menambahkan bahwa kepolisian harus menjamin proses yang adil dan transparan.
Saiful Mujani sendiri telah menjadi sorotan publik sejak pernyataannya yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut pertama kali diunggah kembali oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, melalui akun Instagram pribadi, memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi, aktivis demokrasi, dan netizen. Beberapa pihak menilai pernyataan Saiful sebagai kebebasan berpendapat, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan negara.
Dalam konteks hukum Indonesia, pasal yang dijadikan dasar laporan (Pasal 246 UU No. 1/2023) mengatur tentang penghasutan untuk melawan penguasa. Namun, penegakan pasal ini seringkali memerlukan bukti kuat bahwa pernyataan tersebut benar‑benar mengandung niat atau aksi konkret untuk menggulingkan pemerintah, bukan sekadar kritik atau retorika politik.
Sejumlah pakar hukum menilai bahwa proses penyelidikan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap integritas negara. “Jika bukti menunjukkan bahwa pernyataan Saiful hanya bersifat retoris tanpa ajakan konkret untuk aksi kekerasan, maka kemungkinan besar laporan ini akan dihentikan,” ujar seorang analis hukum yang tidak ingin disebutkan namanya.
Selama masa pendalaman, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan unit intelijen serta lembaga terkait untuk memastikan tidak ada potensi ancaman keamanan yang terlewat. Hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa Saiful Mujani telah ditahan atau dikenai tindakan administratif. Ia masih bebas beraktivitas, meski menjadi subjek pengawasan intensif oleh aparat.
Jika penyelidikan menemukan cukup bukti, laporan tersebut dapat naik ke tahap penyidikan, yang selanjutnya dapat berujung pada proses penuntutan di pengadilan. Sebaliknya, jika tidak ada bukti yang memadai, laporan dapat dihentikan tanpa dilanjutkan ke proses pidana, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Kasus ini mencerminkan tantangan penegakan hukum di era digital, di mana pernyataan politik dapat menyebar secara cepat melalui platform media sosial. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan dengan objektif, mengedepankan prinsip keadilan, serta menghormati hak konstitusional warga negara.
Kesimpulannya, laporan terhadap Saiful Mujani masih berada pada tahap awal penyelidikan. Hasil akhir akan sangat bergantung pada temuan faktual dan bukti yang dikumpulkan. Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil resmi dan tidak langsung menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai.